Jumat, 10 Februari 2017 13:36 WIB

Kapolri Sebut Ada Aroma Politik dalam Aksi 112

Editor : Sandi T
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (foto: ist)

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan, bersama pejabat utama masing-masing instansi menggelar rapat tertutup di Polda Metro Jaya untuk membahas Aksi 112.

Dikatakan Tito, aksi yang digagasi oleh Forum Umat Islam (FUI) itu tidak dapat dipungkiri ada aroma politik di dalamnya. 

Pasalnya, dua organisasi besar Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sudah menyatakan sikap tidak terlibat dalam aksi 112 untuk menghindari agenda politik di dalamnya.

“Mobilisasi massa erat hubungannya dengan masalah politik pilkada. Berkaitan dengan itu beberapa waktu lalu elemen masyarakat ini berupaya melakukan longmarch dari Monas ke Bundaran HI dan kembali ke Monas,” ucap Tito saat konfrensi pers, Jumat (10/2/2017).

Meski demikian, kata Tito, usai berkomunikasi dengan penyelenggara aksi tersebut, akhirnya disepakati bahwa aksi longmarch dibatalkan dan beralih ke Istiqlal dengan agenda religius.

Namun begitu, lanjut Tito, informasi intelejen menyebut masih ada gerakan massa yang ingin menyelenggarakan longmarch.

“Kalau sampai dilaksanakan maka Polri didukung TNI akan menindak tegas sesuai Pasal 15 Undang-undang nomor 9 tahung 1998 yaitu dapat membubarkan. Untuk itu saya minta tegas dan sesuai kesepakatan yang ada tidak ada kegiatan longmarch jalan kaki,” beber dia.

Selain itu, Tito meminta kepada panitia aksi agar tidak memobilisasi massa dari luar DKI Jakarta, karena mendekati Pilkada DKI. Tak hanya itu, dikatakan Tito, ada beberapa kelompok yang ingin mendompleng aksi untuk memprovokasi massa.

“Kami sudah tahu unsurnya dari mana. Memang dimobilisasi untuk itu. Kami sudah ingatkan kalau mau ibadah silakan beribadah tapi jangan akal-akalan mau tumpah kejalanan dalam rangka memberikan kesan provokatif dan berpotensial melanggar hukum,” tegas Tito.

Di samping itu, Tito juga sudah meminta pihak Masjid Istiqlal untuk tegas menyikapi jika adanya gerakan massa yang menyampaikan pesan politik untuk mendiskreditkan salah satu kandidat. Menurut Tito, hal ini merupakan kampanye hitam

“Untuk itu kegiatan yang perubahan ini sepanjang tidak melanggar hukum dapat dilakukan. Namun rekan sekalian masih cukup kental aroma politik dari aksi ini. Kami melihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik,” tandasnya.


0 Komentar