Kamis, 09 Februari 2017 15:01 WIB
Pemerintah Akan Mengeluarkan Kebijakan Reforma Agraria
Teten Masduki (ist)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan ekonomi baru untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan reforma agraria.
"Kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia mulai parah dan ini bisa menjadi sumber ketegangan sosial, maka akan ada tiga hal yang dilakukan pemerintah Indonesia, salah satunya memberikan akses kepada masyarakat luas kepada lahan dan juga pembangunan hutan sosial," kata Teten saat ditemui di Museum Nasional, Kamis (9/2/2017).
Menurut dia salah satu pendekatan untuk mengatasi ketimpangan sosial tersebut adalah lewat pajak lahan kosong.
"Tanah-tanah yang tidak digunakan atau terlantar akan diatur pajaknya namun ini belum detil. Hal ini untuk mencegah orang untuk tidak menumpuk tanah tetapi tanah itu tidak digunakan. Tanah itu adalah aspek ekonomi yang seharusnya tidak menumpuk di sebagian orang," kata Teten.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji membagikan jutaan hektare lahan kepada rakyat melalui pelaku adat dan koperasi-koperasi di Tanah Air, melalui program redistribusi aset dan "land reform".
"Sekarang ini kita kantongi 12,7 juta hektare yang akan segera kita bagikan kepada rakyat, yang akan kita bagikan pada tanah adat, yang akan segera kita bagikan pada koperasi-koperasi yang ada di Tanah Air," kata Presiden.
Presiden mengatakan redistribusi aset dan "land reform" menjadi perhatian khusus dalam pemerintahannya.
Oleh karena itu, sejak akhir tahun lalu pembagian lahan sebagai upaya redistribusi aset sudah mulai dilakukan.
"Sudah kita mulai pada Desember (2016), sebulan yang lalu untuk pembagian lahan pada tanah adat meski pun baru kita bagi pada 13 tanah adat tapi tahun ini Insya Allah akan bertambah banyak," kata dia.
sumber: antara
Login with Facebook