Pengasuh Ponpes di Banten: Kasus Ahok Dipolitisasi Atas Nama Penistaan Agama

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Tokoh agama yang menjadi pengasuh pondok pesantren (ponpes) di Banten, Neng Darra Affiah menilai kasus calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipolitisasi atas nama penistaan agama.

Neng Darra mengatakan kasus ini dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi opini dan pikiran masyarakat muslim.

"Setelah video Ahok saya nonton berkali-kali, nurani dan akal sehat saya mengatakan tidak satu pun penistaan agama baik dari aspek motivasi, niat, ataupun perbuatannya yang dilakukan Ahok. Yang ada adalah politisasi dengan tagline penistaan agama," ungkap Neng Darra, dalam diskusi bertajuk "Ahok dan Dugaan Penistaan Agama" di Bakoel Koffie, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/12/2016).

Selain Neng Darra, diskusi yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (Amsik) dihadiri juga oleh sejumlah nara sumber. Di antaranya Ketua Setara Institute Hendardi, Guru Besar Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto, dan Aktivis Dialog Antariman ICRP Muhammad Monib.

Neng Darra menuturkan ada pihak yang membesar-besarkan kasus ini dan membawanya ke ranah politik.

Menurut dia, walaupun kasus penistaan agama tidak dilakukan Ahok, pasti ada saja kelompok yang akan mencari-cari kesalahan Ahok yang terkait dengan agama.

"Saya yakin ini ada kaitan dengan politik. Kalau pun Ahok tidak menyebut ayat Alquran di Kepulauan Seribu, pasti ada saja yang akan mencari kesalahan Ahok yang terkait agama Islam," tandas Neng Darra.

Dikatakan, Neng Darra, Apalagi Ahok sudah meminta maaf secara tulus dan seharusnya umat Islam memaafkan.

Neng Darra menuturkan, dalam ajaran Islam, jauh lebih baik memaafkan daripada terus memarahi musuh atau lawan.

"Kasus Ahok juga menjadi ujian bagi umat muslim, apakah kita rela menerima dan memberikan kesempatan kepada siapa saja termasuk kelompok yang berbeda untuk memimpin bangsa jika yang bersangkutan baik, jujur, dan berkualitas. Seharusnya kita memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memimpin termasuk kelompok yang berbeda," pungkasnya. (ist)

 

---