Hari HAM Sedunia, Ini Kata Fadli Zon

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, masih banyak hal yang menjadi tantangan pembangunan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia saat ini.

Demikian disampaikan Fadli saat menanggapi peringatan hari HAM sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember.

"Pertama yakni tantangan mengintegrasikan HAM ke dalam praktik pembangunan, yang dapat diwujudkan dengan menjadikan masyarakat sebagai inti dari proses pembangunan. Baik di level nasional maupun daerah," kata Fadli dalam keterangan pers, Sabtu (10/12/2016).

"Dalam beberapa waktu ini kita dihadapkan pada pendekatan pembangunan yang justru seringkali berujung pada pelanggaran HAM yang semakin masif," tambahnya.

Dimana, kata dia, masyarakat dipinggirkan dari proses pembangunan, dan bahkan dalam banyak kasus juga dikorbankan atas nama pembangunan.

"Penggusuran pemukiman warga dengan dasar hukum yang belum final, salah satu contoh diantaranya," ungkapnya.

Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, tambah dia, adalah dorongan untuk mencapai target target ekonomi, dibayar dengan pengenyampingan nilai kemanusiaan.

"Sehingga, pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru yang terjadi sebaliknya. Masyarakat semakin teralienasi dari pembangunan," ujar Waketum Gerindra ini.

Selain itu, lanjut Fadli, tantangan pembangunan HAM kedua yang tengah dihadapi oleh bangsa ini adalah upaya penguatan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi, berorganisasi, berkumpul dan menyampaikan pendapat.

Dengan perkembangan demokrasi yang sudah cukup baik, kata dia, semestinya negara semakin matang dalam merespon dan menyikapi kritik dari masyarakat.

"Sehingga peristiwa penangkapan kepada sejumlah tokoh atas tuduhan makar yang terjadi baru-baru ini, tidak perlu terjadi. Tindakan tersebut hanya akan meningkatkan kesan represif negara terhadap jaminan berekspresi dan berpendapat," ujarnya.

Diingatkannya, bahwa UUD 1945 sudah memberikan landasan yang kokoh mengenai pembangunan berbasis HAM.

"Baik itu dalam menjamin hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kehadiran negara di tengah masyarakat secara bijak dan proporsional, menjadi hal yang imperatif dalam mewujudkan agenda pembangunan yang berwawasan HAM," pungkasnya.

---