Anies Nilai Warga Miskin Semakin Sulit

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Kondisi pendidikan di Jakarta menjadi sorotan utama pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta 2017 nomor urut tiga.

Pendidikan murah berkualitas mutu di seluruh jenjang pendidikan akan diupayakan pasangan besutan Partai Gerindra dan PKS itu.

Cagub DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menjelaskan kondisi kesejahteraan warga di Jakarta saat ini sangat timpang. Warga miskin semakin sulit merasakan kesejahteraan, sementara mereka yang kaya semakin menikmati kesejahteraan. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh faktor pendidikan.

"Warga miskin tidak mendapatkan pendidikan bermutu sehingga pekerjaan mereka serba temporer, tanpa kepastian. Mereka yang sejahtera ini mendapat pendidikan yang baik sehingga makin sejahtera. Ini karena pendidikannya, mereka (warga miskin) tidak mendapatkannya," kata Anies Baswedan di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (07/12/2016).

Anies menyebutkan, fokus dirinya bersama cawagub Sandiaga adalah meningkatkan kualitas pendidikan bagi warga Jakarta agar tingkat kesejahteraan warga miskin semakin membaik. Saat ini, kata dia, masih banyak anak didik yang hanya menuntaskan pendidikannya di pendidikan dasar dan menengah pertama lantaran mengalami kesulitan ekonomi.

Untuk itu, lanjut Anies, dirinya bersama Sandiaga akan merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam bentuk KJP Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun), yang juga dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren, dan kursus ketrampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu.

"Fokus kami memastikan bagi masyarakat Jakarta, apalagi di kampung miskin, pendidikannya agar berkualitas, bisa sampai tuntas dan gratis sehingga jadi eskalator. Eskalator ini kan naik, artinya mereka jadi sejahtera," unkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Sementara itu, Cawagub Sandiaga Uno yang berkampanye di kawasan Cilandak Barat berjanji menghapus seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang memberatkan rakyat kecil, khususnya pedagang.

Sebab, pedagang merupakan ujung tombak ekonomi rakyat, kesejahteraan mereka harus ditingkatkan sebagai langkah stabilitasi harga kebutuhan pokok.

"Saya adalah orang yang berangkat dari usaha kecil, lingkungan saya sebelum terjun ke politik ini juga dalam organisasi UKM. Karena itu saya tegaskan, kalau kami akan berjuang, kami akan lebih sejahterakan pedagang pasar tradisional," katanya.(exe/ist)

---