Pemerintah Diminta Jelaskan Soal Rencana Penghapusan UN

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra meminta penjelasan kepada pemerintah khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2017 dan kemungkinan seterusnya.

"Kita melihat perlu Raker terlebih dahulu karena ini menyangkut masalah pendidikan dari SD sampai SMA, sekolah yang ada di Indonesia tidak sama neraca pendidikannya. Oleh karena itu kita mengingatkan pemerintah sekaligus meminta sebelum ada keputusan agar sebaiknya pemerintah harus raker dengan Komisi X," kata Sutan di Gedung DPR, Senin (28/11/2016).

Hal ini disebabkan karena UN sudah masuk dalam APBN 2017. Oleh sebab itu, Sutan ingin meminta kejelasan dari pemerintah soal pengalihan anggaran untuk UN.

"Jika roadmap daripada moratorium UN baik, kita memberikan dukungan. Kita juga ingin pengalihan dana yang sekitar Rp 500 miliar untuk UN juga bisa dialihkan untuk sarana dan prasarana," lanjut Sutan.

"Tentu kami komisi X harus mendapat penjelasan komprehensif dari pemerintah, sehingga kita dapat menjawab kepada stakeholder pendidikan," sambungnya.

Sutan tidak berkomentar lebih jauh apakah keputusan dari Muhadjir dibuat secara tergesa-gesa. Dia juga mengatakan belum menerima surat resmi dari Kemendikbud untuk melakukan rapat bersama.

"Kita tidak bicara buru-buru atau mendesak, kita bicara pendidikan ke depan juab lebih baik. Sebaiknya juga melakukan rapat dengan komisi X karena DPR mencerminkan wakil masyarakat, dan sampai saat ini kita belum dapat jawaban atau surat resmi dari Kemendikbud, tetapi kami welcome," tandas Sutan.

---