Laporan: Arif Muhammad Riyan
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta tak hanya fokus pada penanganan pencurian ikan saja.
Hal tersebut dikatakan anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo. Menurutnya, masih banyak hal strategis dalam sektor kelautan dan perikanan yang perlu diperhatikan.
Contohnya, KKP fokus dalam melakukan pembinaan nelayan, pelestarian ekosistem laut, serta perbaikan infrastruktur pelabuhan dan kapal tangkap ikan. Pasalnya, kata Bambang, terkait memberantasi pencurian ikan di laut Indonesia dapat ditangani kepada TNI AL maupun Polri.
"Konsentrasi KKP lebih banyak kepada pemberantasan pencurian ikan juga mengakibatkan produksi ikan nasional menurun," ucap Bambang di Jakarta, Minggu (23/10/2016).
Produksi ikan nasional menurun dan membuka peluang lebih besar untuk impor ikan. Menurut Bambang, jika pemerintah dpat menyeimbangkan peningkatan sektor perikanan dari internal dan eksternal, Indonesia tak perlu lagi mengimpor ikan dari negara lain.
"Pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur pelabuhan perikanan laut yang memadai, serta kapal penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam rangkaian kerjanya ke Maluku dan Sulawesi Utara, menyempatkan diri berkunjung ke pabrik pengolahan dan pengalengan ikan PT Delta Pasific Indotuna, Terminal Petikemas Bitung dan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.
Dalam kegiatan ini, JK mendapati pasokan ikan menurun drastis lantaran kapal-kapal terhambat beroperasi akibat adanya aturan yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Aturan tersebut yakni moratorium perizinan kapal eks asing dan pelarangan transhipment sejak 2014, serta kewajiban pengukuran ulang untuk kapal-kapal nelayan.
Bahkan, untuk bisa tetap berproduksi, sebagian pabrik pengolahan ikan sudah mengimpor bahan baku ikan, meski sebenarnya ikan yang dibutuhkan melimpah di perairan Indonesia. Hanya saja tidak ada kapal nelayan yang mengambil ikan-ikan tersebut lantaran terbentur aturan yang dikeluarkan oleh KKP.
"(Ikan sudah impor) Iya kita perlu perhatikan itu," kata JK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (18/3/2016).(exe)