Tito Karnavian Diminta Klarifikasi Isu Setoran di Internal Polri

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta Kapolri Jendral Tito Karnavian untuk tidak hanya menindak jajaran polisi dibawah atau bintara, sementara jajaran kepolisian di level perwira baik pertama, menengah maupun tinggi tidak ditindak terkait pungli.

Uchok pun meminta Tito untuk mengklarifikasi isu yang selama ini bereda bahwa ada sistem setoran berjenjang yang terjadi di tubuh Polri selama ini.

“Saya rasa yang melakukan pungli bukan hanya di jajaran bintara Polri saja, tapi juga yang diatas-atasnya. Tidak adil makanya kalau yang ditindak itu hanya para bintara, sementara para perwira diatasnya yang ikut menikmati praktik pungli selama ini tidak ditindak. Saya meminta Kapolri untuk melakukan klarifikasi terkait isu bahwa selama ini ada sistem setoran berjenjang di tubuh kepolisian.Kalau ini benar maka harus ada tindakan juga terhadap para perwira,” ujar Uchok saat dihubungi, Rabu (19/10).

Menurut Uchok, jika pungli hanya dilakukan dan dinikmati oleh jajaran bintara, maka seharusnya anggota polri yang kaya raya adalah bintara dan tidak mungkin ada yang mau jadi perwira. Faktanya selama ini kekayaan para bintara umumnya tidak pernah melebihi kekayaan para perwira. Saat ini menurutnya jika melihat kehidupan para perwira tinggi dengan bintara seperti bumi dan langit.

”Logikanya kalau hanya bintara yang melakukan pungli dan tidak ada sistem setoran, maka tentunya anggota polri yang kaya itu yah para bintara.Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Lagipula kalau hanya bintara yang bisa melakukan pungli, karena Cuma bintara saja yang banyak ditindak maka saya yakin tidak ada polisi yang mau jadi perwira,” tambahnya.

Uchok pun mempertanyakan mengenai kebijakan Polri untuk memberi insentif pada anggotanya sebesar sejak tahun 2016 sebesar Rp 20.000 per lembar surat tilang dari sebelumnya Rp 10.000 yang nampaknya tidak efektif untuk menghilangkan punglin dijajaran kepolisian terutama di jajaran polisi lalu lintas. Jika hal ini tidak efektif maka tentunya dana yang dikeluarkan untuk memberikan insetif tersebut menjadi sia-sia saja.

”Sekarang tentu jadi pertanyaan kenapa hal itu tidak efektif, apakah karena memang kultur pungli yang sudah berurar berakar sehingga insetif tidak ada pengaruhnya atau memang insetif tersebut tidak sampai kepada anggota di lapangan yang seharusnya menikmati, membuat anggota terus melakukan pungli di jalan atau ada faktor lainnya?,” tanyanya.

Terakhir Uchok pun menanyakan alasan Polri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan terkait pungli karena jelas dia, kalau memang mau memberantas pungli, maka yang harus dibenahi yang paling utama adalah institusi Polri sendiri.

”Jangan kantor orang dulu yang diacak-acak sementara kantor sendiri masih berantakan dengan pungli. Langkah seperti ini kan jadi bahan tertawaan masyarakat sementara untuk urusan dengan polisi saja mulai dari mengurus sim, stnk dan lain-lain, banyak punglinya,” tandasnya.

---