Jokowi Urusi Pungli, Fahri: Dasarnya dari Mana?

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai ikut-ikutan Presiden Jokowi dalam Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) terjadi di Kemenhub beberapa waktu adalah suatu hal keliru.

Pasalnya, untuk urusan seperti itu cukup hanya penegak hukum saja tanpa perlu presiden turun langsung.

Fahri pun mengingatkan Presiden Jokowi untuk dapat berkonsentrasi kepada kasus-kasus besar seperti yang ada di KPK.

"Dia (Jokowi) katakan KPK urus yang besar-besar, saya urus yang kecil-kecil. Dari mana dasarnya?," ujar Fahri di Gedung DPR, Senin (17/10/2016).

Ia mengatakan Presiden sebenarnya orang paling kuat nomor empat di dunia dari sisi populasi. Dari perspektif ekonomi, Indonesia masuk ke dalam skala 15 besar di dunia.

"Dia (Jokowi) itu powerfull. Jumlah tentaranya, polisinya, birokrasi paling besar. Jangan urus yang kecil-kecil dong. Terus KPK urus yang besar-besar. Dari mana?," kata Fahri.

Ia menjelaskan semua kegiatan di Republik ini dikoordinir presiden. Dalam presidensialisme, presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sehingga presiden bisa melakukan apa saja.

"Jangan gunakan kekuasannya untuk yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil kasih ke kepala desa, bupati, kapolsek, dan presiden bisa kasih kekuataan pada kepala desa dan bupati. Bila perlu panggil semua bupati, suruh tanda tangan akta integritas untuk tekan ini supaya bisa tekan perbaikan birokrasi sampai ke bawah," kata Fahri.

Ia menilai aksi penggerebekan pungli oleh Jokowi di Kementerian Perhubungan hanya tindakan simbolik. Tindakan tersebut juga dianggap sebagai cara kerja presiden yang tak sistematis.

"Anda presiden. Tapi kalau bekerja tak sistematis ini merugikan rakyat karena anda pakai uang besar dalam bekerja. Setiap hari presiden digaji besar, fasilitas besar, perhatian rakyat pada dia besar," tandas politikus PKS ini.

---