Laporan: Arif Muhammad RiyanJAKARTA, Tigapilarnews.com - Jelang pesta demokrasi rakyat, pilkada serentak 2017, Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menghimbau agar seluruh komponen dan elemen Bangsa ini menjaga persatuan dan kesatuan.Walaupun nantinya akan ada perbedaan pandangan dalam memilih calon kepala daerah masing-masing.Selain itu, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seyogyanya dijadikan acuan oleh seluruh stakeholder atau pihak-pihak yang berkaitan dengan perhelatan akbar demokrasi rakyat tersebut, agar kedepannya tak menimbulkan masalah atau persoalan."Sebagai Pimpinan DPR RI, Saya mengapresiasi langkah pemerintah DALAM hal ini Presiden Jokowi yang melarang seluruh Menteri, Pejabat atau Pimpinan, Petinggi Lembaga Negara termasuk Non Pemerintah untuk kampanye pilkada 2017," kata Taufik di Gedung DPR, Jumat (7/10/2016).Akan tetapi, lanjut Taufik, "warning" ini seharusnya bukan hanya sekedar peringatan atau himbauan serta pelarangan semata, melainkan harus ada sanksi yang tepat bagi siapapun yang melanggarnya."Saya mengharapkan pemerintah "melegalkan" larangan tersebut, seperti dengan mengeluarkan Kepres atau Perpres yang isinya melarang seluruh Menteri, Pejabat atau Pimpinan atau Petinggi Lembaga Negara termasuk Non Pemerintah untuk kampanye pilkada 2017, serta sanglksi bagi yang melanggar peraturan tersebut," ungkapnya.Dengan adanya Pepres dan Kepres ini, kata Taufik, pihaknya berharap tak ada lagi alasan bagi Menteri, Pejabat, Pimpinan, Petinggi Lembaga Negara termasuk Non Pemerintah dan instrumen kelembagaan karena jabatannya tersebut, untuk berani ikut kampanye Pilkada."Nilai Pilkada Serentak sebagai perhelatan Akbar Demokrasi Rakyat indonesia tentunya akan tercoreng serta tidak lagi murni dan otomatis terdegradasi dimata publik, jika Menteri, Pejabat, Pimpinan, Petinggi Lembaga Negara termasuk Non Pemerintahan, tetap nekat ikut kampanye," cetusnya."Dalam kesempatan ini, saya menghimbau kepada kita semua Rakyat Indonesia, untuk menggunakan hak suaranya dalam pilkada nanti, jangan golput, pilih calon kepala daerah yang benar-benar dapat mengemban amanat rakyat, memiliki program-program yang mengedepankan kepentingan rakyat dan mampu mengembangkan daerah yang akan mereka pimpin ke depan," pungkas politikus PAN ini.