Perencanaan FDS Harus Dipikirkan dari Berbagai Aspek

Laporan: Arif Muhammad Riyan

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Presiden Joko widodo (Jokowi) dalam acara di Pondok Pesantren Darusaalam, Gontor, Ponorogo Jawa Timur, Senin (19/9/2016) kemarin, menegaskan akan mereaalisasikan program Full Day School (FDS) di sejumlah provinsi di Indonesia yang diusungkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati meminta kepada pemerintah untuk melihat beberapa aspek untuk merealisasikan program FDS tersebut.

Program FDS memang sangat bagus diterapkan untuk penanaman moral dan akhlak kepada anak didik. Terlepas dari itu, program FDS ini juga akan memiliki tantangan dan persoalan di lapangan. Mulai dari fasilitas pendukung dan sumber daya manusia yang ujung-ujungnya mengerucut kepada persoalan pendanaan.

"Penerapan FDS yang rencana dilakukan di sejumlah provinsi harus tetap mempertimbangkan soal ketersediaan fasilitas pendukung mulai infrastruktur, SDM dan fasilitas penunjang. Jangan sampai, rencana ini dipaksakan sehingga praktik di lapangan berantakan bahkan cenderung menganggu proses kegiatan belajar mengajar (KBM)," ucapnya saat dihubungi, Selasa (20/9/2016).

Dalam praktiknya, lanjut Reni, FDS telah berlangsung di sekolah-sekolah kita khususnya di sekolah swasta yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Hampir satu hari penuh, anak didik berada di sekolah mulai pukul 07-00 hingga sekitar pukul 15.00. Anak-anak belajar dan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Tentu dari sisi biaya, sekolah di swasta jauh lebih mahal dibanding di sekolah milik pemerintah yang tidak dipungut biaya sama sekali.

"Pemerintah harus memetakan secara komprehensif data sekolah di provinsi yang akan diujicobakan penerapan FDS ini. Harus ada data konkret mana sekolah yang secara teknis bisa menjalankan program FDS dan mana sekolah yang tidak atau belum mampu menerapkan program ini. Karena dalam praktiknya, sekolah negeri kita justru kualitasnya jauh di bawah sekolah yang dikelola pihak swasta," ungkap Ketua Fraksi PPP ini.

Reni menilai, masih sedikit sekolah negeri unggulan di Indonesia. Apalagi jika melihat kondisi sekolah negeri yang terletak di daerah-daerah dan sangat memprihatinkan.

"Selain pemetaan data sekolah, pemerintah harus memiliki kajian akademik terkait rencana tersebut. Harus dilihat dari berbagai aspek terkait rencana kebijakan tersebut," tandasnya.

---