Laporan: Evi AriskaJAKARTA, Tigapilarnews.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menggelar konfrensi pers ihwal kamar fiktif di RSUD DKI Jakarta, bersama dengan korbannya langsung."Di sini sudah terjadi, beliau dari jam 5 subuh, mau mendaftar mengantre kamar melalui BPJS. Kenyataan yang ada di jam 5 pagi sudah nomor urut 35. Tiba-tiba ada orang Cibubur," ujar Pras panggilan akrab Prasetyo, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (26/8/2016).Pras menyebut sudah terjadi kebobrokan di RSUD DKI Jakarta. Padahal, pihaknya baru mengadakan rapat dua hari lalu dengan Kadis Kesehatan DKI Jakarat Koesmedi Priharto.Namun, Pras masih menemukan kejadian seperti ini lagi. Artinya, Koesmedi belum melakukan tindakan apa pun."BPJS Kesehatan harusnya free, ini harus bayar (Rp) 2 juta. Ini ada keterangan tidak mampu. Apa yang dijanjikan Kadis Kesehatan di RSUD Tarakan ada loketnya langsung. Tidak ada alasan rumah sakit tidak menerima pasien. Memang ada calonya berawakan ambon pendek besar. Kejadiannya hari ini," ungkapnya.Sementara itu, Tuni Supriatini (istri korban) mengatakan suaminya yang divonis kanker darah diberi nomor antrean 35, tapi nomor 1 sampai 34 tidak ada ada pasiennya alias fiktif."Kami punya nomor 35, nomor 1 sampai 34 kemana. Dari rumah sakit Cibubur, Tangerang, itu nomornya dapat yang muda. Ibu-ibu cerita harusnya ada yang lapor. Makanya, saya ingin melapor. Terakhir kemarin. Statusnya mau jalan. Ada calonya. Kira-kira bayar (Rp) 50 ribu dapat nomor enam. Ngantri obat juga susah. Lama layanannya," pungkasnya.Diwartakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mendapati temuan susahnya mendapatkan kamar di RSUD Tarakan dalam keadaan darurat dengan alasan penuh.Namun, kamar itu bisa tersedia setelah membayar sejumlah uang kepada calo."Saya mendapati laporan adanya pasien BPJS Kesehatan yang kesulitan mendapatkan kamar di RSUD Tarakan. Kemudian saya sidak langsung dan ternyata memang terjadi," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, di Jakarta, Rabu (24/8/2016).