Munas Apeksi 2016, Walikota Tangerang Kritik BPK

Laporan: Hendrik Simorangkir

TANGERANG, Tigapilarnews.com - Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menghadiri Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2016 di Kota Jambi.

Munas Apeksi yang berlangsung tanggal 27-28 Juli 2016 di Ballroom Abadi Suite Hotel, Kota Jambi ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono, Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, dan walikota se-Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Arief mengusulkan agar ada kerja sama antar anggota Apeksi terkait pengembangan smart city.

Hal itu dimaksudkan agar konsep smart city yang sudah menjadi kebutuhan suatu kota bisa diimplementasikan secara holistik guna meningkatkan pelayanan publik di Indonesia.

Apeksi yang merupakan organisasi para pemimpin kota-kota di Indonesia merupakan cerminan keberhasilan reformasi pelayanan publik di Indonesia. Apalagi kota-kota tersebut juga menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional.

Selain itu, pemerintah pusat juga harus bisa memberikan standar yang jelas terkait penerapan Smart City di daerah.

Hal ini selain untuk memberikan guidance (petunjuk) kepada pemerintah kota sekaligus untuk mengefisienkan dan mengefektifkan program smart city di masing-masing daerah.

"Jangan sampai nanti kesannya malah over budget, atau malah mengesampingkan urusan lain karena mau ngebangun sistem smart city. Sebab, setiap daerah juga punya karakter yang berbeda-beda," ujar Arief, melalui keterangan tertulis kepada Tigapilarnews.com, Kamis (28/7/2016) malam.

Selain isu smart city yang memerlukan standarisasi, Arief menuturkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), punya standar yang baku terkait sistem pelaksanaa pemeriksaan keuangan daerah.

Karena meskipun telah diatur dalam beberapa peraturan, tapi dalam praktiknya di lapangan ada ambiguitas.

"Kami di satu sisi diminta sama BPK membuat standar, tapi di sisi lain kami tidak boleh. Hal tersebut kami alami ketika kami menggunakan standar Kementerian PU untuk membangun jalan beton, tapi pas diperiksa ternyata tidak boleh. Padahal dulu kami direkomendasikaan bikin standar," pungkas Arief.

Dalam kegiatan Munas tersebut, mengagendakan untuk memilih ketua umum Apeksi yang baru, juga diagendakan untuk merancang program 4 tahun ke depan.

Peserta yang hadir dalam acara tersebut 89 walikota, dari 98 walikota se-Indonesia, terdapat 9 walikota berhalangan hadir dalam Munas Apeksi ini.

 

---