JAKARTA, Tigapilarnews.com - Direktur Eksekutif Central Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI), memiliki TKI bermasalah yang terjadi pada kurun waktu 2014 dan 2015 pada 4 negara seperti Hongkong, Malaysia, Arab saudi, dan United Arab Emirates adalah sebanyak 4.259 kasus, antara lain, sebanyak 1.646 TKI ingin dipulangkan, 1.334 TKI meninggal dunia, 1.064 TKI tidak dibayar gaji, 762 TKI putus hubungan komunikasi, dan 564 TKI sakit.Uchok memaparkan TKI bermasalah sebanyak 4.259 kasus baru terjadi pada 4 negara, belum semua negara."Tapi, orang yang bertanggungjawab yang bernama Nusron Wahid sebagai kepala BNP2TKI santai-santai saja kelihatannya. Malahan bukan untuk mengurusi para TKI ini, tapi lebih asyik mendukung atau "urusin" Ahok untuk jadi Gubernur Jakarta. Padahal kasus-kasus WNI dan TKI lainnya banyak juga yang tengah menanti atau sudah divonis mati sekitar 200 an orang," sesal Uchok dalam keterangan tertulis, Rabu (15/6/2016)Selain itu, hasil audit BPK Uchok memaparkan pengelolaan keuangan BNP2TKI Pada tahun 2015 ditemukan sebanyak 49 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.19.918.446.300."Artinya, pengelolaan keuangan BNP2TKI sangat jelek nan ambradul blas. Dengan besar potensi kerugian negara di BNP2TKI memperlihatkan kepada publik bahwa BNP2 TKI tidak mampu dalam mengelola anggaran negara. Ini sangat memalukan banget," tuturnya.Oleh karena itu dirinya meminta kepada Presiden Jokowi untuk konsisten dengan sikapnya yang pernah menyatakan menteri atau kepala negara tidak boleh "double Job" seperti menduduki jabatan negara dan jabatan partai pada waktu bersamaan.Presiden Jokowi harus segera menegur nusron wahid yang punya double job dengan ultimatum mau pilih Kepala BNP2TKI atau pengurus partai Golkar. Atau Nusron wahid mau mengurusi TKI atau ikut ikutan mendukung ahok yang bukan bagian perkerjaan dia sebagai kepala BNP2TKI."Dikasih amanah, malahan tidak dikerjakan. dasar orang yg tidak tahu berterimakasih. Kalau tidak mempan dikasih ultimatum, Nusron Wahid dipecat saja. Atau sebelum dipecat, Minimal Presiden Jokowi menyindir nusron wahid," tegasnya.