Walikota Risma Hibahkan Software e-Goverment Pada KPK

SURABAYA, Tigapilarnews.com - Walikota Surabaya Tri Rismaharini ternyata sudah menghibahkan software e-Govermen kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini dibenarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhamad Syarif. Ia mengaku semua software yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya itu sudah diserahkan ke KPK. Penyerahan itu secara gratis dan tidak dipungut biaya sepeserpun.Software e- govermen itu berisi tentang data kependudukan.

" Kami berterima kasih kepada Ibu Risma," kata Laode kepada wartawan usai acara di Balai Kota Surabaya, Selasa (24/5/2016).

Software yang dihibahkan Pemkot Surabaya, kata Laode akan ditawarkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Terutama bagi bupati dan wali kota yang baru terpilih, terutama daerah yang rawan korupsi. Dengan sofware  ini kepala daerah bisa melihat data kependudukan dan bisa melihat kasus korupsi.

"Beberapa bupati dan gubernur sudah datang, dan kami akan fokus itu," imbuhnya.

Laode berharap sistem itu  yang sudah diterapkan Pemkot Surabaya sejak 2002 . Software e- govermen ini tentang data kependudukan dan  bisa diterapkan ke seluruh Kota/Kabupaten seluruh Indonesia. "Ini memang tidak bisa dipaksakan, tapi kami berharap sistem yang dimiliki Bu Risma ini bisa diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia," harapnya.

Ditargetkan sistem itu sudah  diterapkan di sembilan provinsi yang menjadi pilot projek KPK untuk pencegahan korupsi. Sembilan provinsi itu di antaranya, Papua Barat, Kepulauan Riau,  dan Provisi Banten. "Alasan memilih sembilan provinsi itu karena banyak kasus korupsinya," ujar Laode.

Dengan penerapan sistem yang dimiliki Kota Surabaya, KPK berharap dapat mengurangi kesempatan untuk korupsi. Laode juga memastikan KPK sudah masuk ke sembilan provinsi tersebut meski belum semua bupati dan wali kota yang dikunjunginya.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini juga membenarkan bahwa software e-Governace itu sudah dihibahkan kepada KPK. Risma juga berharap sistemnya bisa diterapkan di seluruh pemerintahan di Indonesia. "Pokoknya semuanya sudah saya serahkan ke KPK," katanya singkat.

Risma mengaku pembuatan software e-Gov itu dilakukan oleh developer lokal. Sebab ia sudah merekrut banyak programer khusus untuk membuat sistem dan software program Pemkot Surabaya. "Awalnya itu dapat menghemat Rp 300 juta," pungkas Risma.

---