Masyarakat KalBar Imbau Warga Waspadai Gerakan Komunis

PONTIANAK, Tigapilarnews.com - Gubernur Kalimantan Barat (KalBar), Cornelis mengimbau masyarakat mengantisipasi masuknya aliran komunis dan radikalisme di provinsi itu dengan aktif memberikan informasi kepada pihak berwajib jika ada informasi terkait kedua aliran tersebut.

"Saya minta masyarakat Kalimantan Barat untuk mewaspadai gerakan-gerakan ekstrem yang berpotensi memecah belah persatuan dan melemahkan Pancasila sebagai Dasar Negara. Mulai hari ini kita hentikan kegiatan ekstrem yang sifatnya menghancurkan negara kita, jangan mau diadu domba, orang luar tidak suka masyarakat di Kalimantan Barat bersatu," ujarnya, Senin (9/5/2016).

Dia mengungkapkan, gerakan palu arit tersebut mulai bangkit kembali, seperti yang bisa dilihat di youtube, media sosial dan lain sebagainya, dimana gerakan tersebut berpotensi melemahkan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika baik pelemahan secara tertutup maupun terbuka.

Selain aliran ekstrem, mantan Bupati Landak itu juga meminta masyarakat untuk terus mewaspadai peredaran narkoba dan teroris yang juga dapat merusak kehidupan bermasyarakat baik perorangan maupun dalam tataran kelompok, sehingga masyarakat untuk selalu waspada.

"Untuk itu, kita bersama-sama harus menjaga keluarga masing-masing dari berbagai ancaman berbagai aliran yang berbahaya, termasuk narkoba," katanya.

Dia mengatakan, hampir setiap hari kita dengar di media, tentang aliran-aliran radikal dan narkoba serta kasus kejahatan lainnya.

Menurut dia, peredaran aliran sesat tidak akan mengibarkan benderanya secara langsung. Dia mengalir ke dalam, seperti api di dalam sekam.

Contohnya mantan Gafatar di Singkawang. "Sudah berapa lama dia di sini, tau-tau sudah tumbuh, tanamannya pun sudah hampir berbuah baru ketahuan," kata Cornelis.

Di satu sisi, Ketua DPD PDI Perjuangan KalBar itu meminta kepada kader PDI Perjuangan baik yang di DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten, atau yang duduk di eksekutif dan legislatif untuk bekerja sesuai undang-undang dan menjauhi korupsi.

---