Ahok Ukur Elektabilitas dari Sensus Ekonomi

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menilai sensus ekonomi yang dilaksanakan akan menguntungkan dan mempermudah pemerintah menyalurkan bantuan, sensus ini dapat membantu rakyat dalam pengembangan usaha, selain itu sensus tersebut ditengarai jadi alat ukur elektabilitas Ahok.

"Saya sih bilang ini menguntungkan. Sensus yang tiap 10 tahun ini dilakukan dan dapat membuat kami menyusun anggaran pengembangan dan mendukung ekonomi rumah tangga. Kami bisa gampang menyalurkan bantuan kredit dan mendukung prasarana dan perizinan," ujar Ahok kepada wartawan di kediamannya di kawasan Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Minggu (1/5/2016).

Ahok mencontohkan keuntungan yang diberikan kepada pemerintah dan masyarakat dengan sensus ekonomi yang dilaksanakan tahun ini.

"Selama ini kita tidak terbayang ada bisnis online, ada virtual office. Jadi menurut saya tata ruang kita harus diverifikasi. Sekarang orang sudah tak zaman memiliki kantor, pabrik lagi. Sekarang Indonesia pernah gak punya data itu? Enggak pernah. Karena sensus terakhir 10 tahun yang lalu, yang saat itu belum ada online dan networking place," jelas Ahok.

"Jadi menurut saya ini menguntungkan, ketika hasil ini sudah ada dan saya minimal sudah jadi Gubernur Oktober 2017 (hahaha)," jelas Ahok berkelakar.

Dengan adanya data di sensus ekonomi, pemerintah dapat menyiapkan seluruh prosedur agar penyaluran bantuan usaha kepada masyarakat berjalan lancar. "Jadi coworking place kita siapkan, perizinan PTSP kita siapkan, permodalan, dukungan SKPD terhadap potensi usaha ini sesuai dengan nawacita 6 dan 7, bagaimana daya saing dan potensi kita gali dan cocok. Kalau tanpa data kita enggak akan tahu," kata Ahok.

"Jadi saya mengimbau warga DKI apabila petugas datang tolong diterima. Ini bukan mengejar pajak, tapi dalam rangka agar kami membantu saudara mengembangkan usahanya termasuk perizinan," tutupnya.

Perlu diketahui, Populi Center telah merilis popularitas calon incumbent Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai diterpa dua kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan April 2016.

Kini, Sunny yang merupakan Staf Khusus Gubernur DKI telah dilakukan pencekalan oleh KPK terkait dugaan suap pembahasan dua Raperda Reklamasi Teluk Jakarta dengan melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohammad Sanusi dan petinggi PT Agung Podomor Grup.

Hasil survei yang dilakukan kepada 400 responden di enam wilayah yakni Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu dengan margin of error 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Di tengah skandal justru Ahok semakin percaya, presentasenya masyarakat percaya Ahok 50,8 persen, secara fisik 59,2 persen menginginkan Ahok maju kembali melalui jalur independen," kata Peneliti Populi Center, Evita.

---