Laporan : Muchammad SyahputraJAKARTA, Tigapilarnews.com -- Marwan Jafar Selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), menjelaskan ada pihak yang menuduh dirinya lakukan politisasi pada program pendamping desa.Marwan pun menuturkan, Eks PNPM menganggap pihaknya mempolitisasi program pendamping desa ini. "Sebab Mereka tidak mau ikut seleksi, maunya ditetapkan menjadi pendamping desa secara otomatis. Kalau tanpa seleksi itu namanya mendelegasikan hak warga negara yang lain," ujar Marwan di Kantor Kemendes Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2016) siang.Ia pun menambahkan, Yang disebut dengan politisasi itu seperti apa, ini adalah tuduhan yang luar biasa. Bahwa kami melakukan seleksi pendampingan desa itu secara terbuka, di umum kan melalui media massa, melalui website dan melalui online."Kami terbuka, dan tidak ada yang kami tutupi, dan itu pun, kami hanya membuat panduan. Yang menentukan adalah Provinsi , bukan kami yang membuat koridor aturan partai, karena semua pendaftaran adanya di Provinsi bukan disini," jelasnya.Dia juga menjelaskan, ada perbedaan besar antara pelaku eks PNPM dengan program pendamping desa. Menurut dia, pelaku pada program PNPM Mandiri, pendampingannya berfungsi sebagai pengendalian proyek semata. Berbeda dengan program pendampingan desa, di mana pendamping desa hanya bertugas untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat."Itulah yang saya kira harus kita luruskan semuanya, dan kami juga menyampaikan ini secara profesional dan kementrian ini dipimpin secara profesional mengikuti aturan yang ada. Semua ruang publik dan ruang dialog beserta ruang data kita buka selebar-lebarnya dan semua orang bisa check," tambahnyaMeski begitu, Marwan tidak mau menyebut siapa pihak yang ingin mempolitisasinya. Ia menolak menjawab saat para media menanyakan siapa pihak itu."Ya semua sudah tahulah siapa. Isu saya yang mempolitisasi pendamping desa ini adalah tuduhan. Saya tak perlu sebutkan siapa orangnya," tegas dia.