Pembekuan PSSI, MSBI Minta Indonesia Belajar dari Peru

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Selain Indonesia, Peru merupakan salah satu negara yang pernah mendapatkan sanksi dari FIFA.

Dikatakan Ketua Umum Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI), Sarman El Hakim, jika Indonesia yang kini masih terbelenggu sanksi, perlu mengambil pelajaran dari Peru.

Serupa dengan Indonesia, diungkapkan Sarman, sanksi yang dijatuhkan FIFA pada tahun 2008 datang karena adanya intervensi dari pemerintah terhadap federasi sepak bola Peru, FPF.  Sebagai catatan, negara yang diakui merdeka pada 2 Mei 1866 tersebut, diganjar sanksi FIFA pada 25 November 2008 sampai 20 Desember 2008.

“Saat itu, pemerintah Peru meminta adanya laporan bantuan keuangan ke FPF. Sayangnya, FPF menolak karena mersa sebagai lembaga yang independen. Karena masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, sehingga pemerintah memberikan pembekuan dan larangan tampil di kompetisi internasional. Lalu puncaknya, adalah sanksi dari FIFA,” terang Sarman membagi pengalaman yang didapat langsung dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) FPF, Juan A Matute Quiroga, di Peru, pada pekan lalu.

[caption id="attachment_8309" align="alignnone" width="300"] Pembekuan PSSI, MSBI Minta Indonesia Belajar dari Peru[/caption]

“Namun positifnya, yang harus kita tiru, walau dibekukan tapi kompetisinya jalan terus. Pembinaannya juga tidak berhenti. Sebab saat memutuskan untuk memberikan pembekuan, pemerintah sudah siap dengan solusi-solusi dan program penggantinya,” tukasnya.

Untuk itu, ditambahkan Sarman, Indonesia harus bisa menerapkan kebijakan tersebut. Sehingga, pembekuan tidak berjalan sia-sia dan hanya pepesan kosong semata.

Padahal, hal tersebut memberikan harapan baru akan hadirnya prestasi dan perbaikan kondisi sepak bola yang dinanti-nantikan.

“Pemerintah harus punya perangkat yang bagus untuk menyelesaikan permasalahan mendasar. Tim transisinya harus orang yang benar-benar mengerti sepak bola dan bebas dari latar belakang dan kepentingan politik. Sementara yang terjadi saat ini, pemerintah juga tidak siap. Keputusan pembekuan yang diambil, tidak bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.(exe)

 

 

 

---