MSBI Pertanyakan Keputusan Jokowi Soal PSSI

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Pentas sepak bola nasional mendadak bergemuruh. Hal tersebut, seiring munculnya arahan dari Presiden RI, Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi- kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, untuk mengkaji rencana pencabutan pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Bagi sebagian pihak, hal tersebut tentunya sangat menyenangkan. Pasalnya, PSSI bisa kembali aktif menjalankan roda organisasi, yang pada akhirnya kompetisi juga bergulir. Namun bagi pihak lainnya, justru menimbulkan pertanyaan besar terkait keputusan yang terbilang ajaib tersebut.

Ketua Umum Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI), Sarman El Hakil, mengaku kesulitan menebak maksud kebijakan Jokowi tersebut. Seakan, dikatakan Sarman, pemerintahan Jokowi tidak memiliki sikap dan program yang jelas.

"Sama-sama kita lihat, PSSI tidak melakukan perbaikan fundamental dari sepak bola nasional selama ini. Jadi, apa dasar permintaan pencabutan pembekuan PSSI kalau begitu?" ujarnya.

"Semula, pembekuan memberikan harapan kepada masyarakat agar pemerintah bisa melakukan perhatian khusus, melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pembinaan jangka pendek dan panjang, pelaksanaan kompetisi, organisasi yang sehat dan produktif misalnya. Kemudian tidak kalah penting, yakni pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana agar latihan dan bertanding supaya Indonesia bisa berprestasi di kawasan Asia Tenggara maupun dunia," sambungnya.

Apalagi, ditambahkan Sarman, pemerintah tidak mengumumkan hasil temuan atau evalusi terhadap kinerja PSSI yang patut diacungi jempol dan dicabut pembekuannya. Misalnya saja, dilanjutkan Sarman, PSSI mampu memperbaiki peringkat Indonesia di ranking FIFA.

"Jadi, tidak salah kalau kita sebut ada agenda lain dibalik keputusan ini. Kalau dihubungkan, ada SEA Games 2017, lalu kita tuan rumah Asian Games pada 2018. Apakah pemerintah, dalam hal ini Jokowi, takut kehilangan kesempatan itu atau lebih bahayanya lagi, karena ada tekanan politik dari partai-partai pengusung?" tukasnya.

"Kemudian, apakah pemerintah juga sudah puas karena sudah bisa menyelenggarakan turnamen secara sporadis. Mulai dari Piala Presiden, lalu Jenderal Soedirman dan sebagainya. Kalau cuma itu targetnya, pembekuan yang dilakukan pemerintah selama ini hanya sia-sia dan makan banyak korban. Apalagi, ongkosnya juga sangat mahal," imbuhnya.

Munculnya keputusan tersebut, lantaran sebelumnya terdapat pertemuan bersama Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menpora Imam dan Ketua Komite Ad-Hoc Agum Gumelar, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/2/2016) sore.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan dipimpin langsung Jokowi. Baik JK- sapaan Jusuf Kalla, Menpora Imam maupun Agum Gumelar, telah menjelaskan standing point masing-masing tentang tujuan reformasi dan kelanjutan survival PSSI bagi kepentingan berbagai event internasional.

Setelah tidak terlalu lama berdiskusi, Jokowi memberi arahan pada Menpora Imam untuk dalam satu dua hari ini mengkaji bagi kemungkinan rencana pencabutan pembekuan terhadap PSSI. Rencana pencabutan tentu saja dengan syarat tidak lagi ada pengaturan skor, ngemplang pajak, memperhatikan pembayaran pemain dan perangkat pertandingan serta lain-lain yang selama ini melatarbelakangi adanya pembekuan PSSI.(exe)

---