Kamis, 10 Juli 2025 20:24 WIB
DPR Didorong Buka Blokir Kemenkeu terkait Anggaran Rp1,8 Triliun
Ilustrasi. (foto istimewa)
JAKARTA, TIGAPILARNEWS.COM- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan DPR RI untuk mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka blokir anggaran tahun 2025 sebesar Rp1,8 triliun.
Dalam pemaparannya saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Kamis (10/7/2025), menteri yang akrab disapa Ara itu menjelaskan anggaran yang diblokir akan digunakan untuk beberapa proyek strategis nasional, termasuk pembangunan rumah susun di Ibu Kota Nusantara (IKN), revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, serta pembangunan rumah susun di daerah otonomi baru (DOB) Papua.
"Kami mohon diperkenankan untuk membuka blokir anggaran DIPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun. Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk MYC (multi years contract) pembangunan rumah susun IKN sebesar Rp910,30 miliar, revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp86,83 miliar, dan lanjutan pembangunan rusun DOB Papua sebesar Rp136,92 miliar," kata Ara.
Menurutnya, untuk pelaksanaan proyek di Papua, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait aspek keamanan.
"Tapi ini untuk yang Papua, nanti kami mohon tanggal 20-21 atau 22, saya lupa, kami akan bertemu dengan Kepala BIN untuk memastikan itu secara keamanan bisa dijalankan atau tidak," ujarnya.
Sebagai informasi, pagu anggaran efektif Kementerian PKP untuk tahun 2025 tercatat sebesar Rp3,446 triliun. Hingga 30 Juni 2025, realisasi anggaran baru mencapai Rp970,46 miliar.
Realisasi anggaran itu terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp134,25 miliar, belanja barang sebesar Rp325,99 miliar, dan belanja modal sebesar Rp510,21 miliar.(des)
- # Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
- # PKP
- # Maruarar Sirait
- # Anggaran
- # Kemenkeu
- # menkeu Sri Mulyani
- # pembangunan rumah susun
- # pembangunan IKN
- # DPR
- # Proyek Strategis Nasional
Login with Facebook