Selasa, 11 Februari 2025 12:30 WIB

IKN Disebut Waktunya Masuk Kuburan Sejarah

Editor : Yusuf Ibrahim
Prabowo bersama Jokowi di IKN. (foto istimewa)

JAKARTA, TIGAPILARNEWS.COM- Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bahwa tak ada realisasi anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) karena anggaran Kementerian Pekerjaan Umum diblokir, direspons berbagai pihak termasuk mantan Ketua MPR M Amien Rais.

Amien menyebut sudah waktunya IKN masuk kuburan sejarah. "Berita tentang IKN paling akhir adalah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum yang baru yaitu Saudara Dody Hanggodo. Menteri baru kita itu membuat kejutan mengenai IKN . Beliau pada Kamis 6 Februari 2025 ini, Kamis yang lalu, ya, di Kompleks DPR RI menyatakan bahwa untuk tahun 2025 tidak ada anggaran untuk IKN, anggaran untuk IKN diblokir. Itu istilah beliau," ujar Amien dalam video berjudul Ternyata #ikn Lebih Cepat Masuk ke Kuburan Sejarah yang tayang di YouTube Amien Rais Official, dikutip Senin (10/2/2025).

Menurut Amien, arti diblokir itu tidak usah diperdebatkan, yaitu ditutup. "Artinya tidak akan ada anggaran APBN untuk IKN lagi. Nah, pernyataan yang sudah jelas itu lucunya ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang mengatakan dana itu ada cuma belum dibuka. Ada yang mengatakan dana memang ada cuma untuk IKN masih menunggu kelanjutannya dan lain-lain," kata Ketua Majelis Syura Partai Ummat ini. 

Amien mengatatakan, dirinya cenderung berpendapat memang pemerintahan Prabowo dengan warisan utang luar negeri Jokowi yang terlalu besar sudah cukup repot, sehingga punya keterbatasan untuk bermanuver menyediakan biaya Makan Bergizi Gratis, juga mengamankan kebutuhan mendasar rakyat Indonesia, juga menghitung subsidi harga BBM supaya terjangkau rakyat, juga menanggulangi stunting buat hampir seperempat warga anak-anak Indonesia baik yang hidup di desa maupun di kota dan lain sebagainya.

"Nah, dengan pemblokiran dana buat pembangunan IKN, saya yakin memang sudah waktunya buat IKN segera masuk ke dalam kuburan sejarah," ujar Amien.

Menurut Amien, ratusan ribu ton atau bahkan jutaan ton besi dan baja bangunan di IKN yang uninhabitable (tak layak huni), bakal menjadi besi dan baja bekas yang karatan yang tak ada gunanya lagi.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN. Sebab, hingga saat ini anggaran Kementerian PU masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan.

Dody menjelaskan hal ini berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.

"Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada," kata Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (5/2/2025).

Meski demikian, Dody menjelaskan pihaknya akan segera melaporkan kembali kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kebutuhan anggaran untuk mendanai program-program yang penting.

Harapannya ada tambahan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan agar mampu mengakomodir kebutuhan pembiayaan infrastruktur. "(Minta tambahan anggaran) kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa enggak gitu. Kalau bisa," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar yang dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia.

"(Belum ada rencana ke IKN) kita urusin anggaran dulu. Nantilah gampang ke IKN," kata politikus Demokrat tersebut.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut merespons tak adanya realisasi anggaran untuk pembangunan IKN lantaran anggaran Kementerian PU masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dasco mengaku telah berkomunikasi dengan pemerintah. Ia berkata, pemerintak tengah melakukan rekonstruksi anggaran pada sejumlah kementerian dan lembaga. 

"Saya sebagai pimpinan DPR, saya juga sudah melakukan komunikasi-komunikasi dengan pihak eksekutif, bahwa untuk anggaran IKN itu juga dengan beberapa kementerian lain sedang dilakukan rekonstruksi anggaran, sehingga ada beberapa kementerian dan lembaga yang akan mengalami rekonstruksi," tutur Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025) malam.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu pun mengaku belum mengetahui detail terkait anggaran IKN turut dipangkas. Ia hanya meminta publik untuk menunggu keputusan pemerintah terkait rekonstruksi anggaran pada sejumlah pos kementerian dan lembaga.

"Apakah kemudian (rekonstruksi anggaran) termasuk IKN? Kita akan lihat nanti pekan depan (pekan ini), yang akan kita lihat hasilnya dari hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah," jelas Dasco.(fik)


0 Komentar