Senin, 13 Mei 2024 21:14 WIB

Prabowo-Gibran Didorong Bentuk Kementerian Perumahan

Editor : Yusuf Ibrahim
Ilustrasi. (foto istimewa)

JAKARTA, TIGAPILARNEWS.COM- Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan bakal membentuk Kementerian Perumahan. Pendirian itu selaras dengan rencana pemerintah mengembangkan bisnis perumahan yang lebih terkonsep rapi. 

Kabar pendirian kementerian baru disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko, saat peluncuran The New Face of Samesta Sentraland, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (13/5/2024).

Dia menuturkan, Kementerian Perumahan akan fokus pada program yang berkaitan dengan bisnis perumahan di Tanah Air. Bahkan, otoritas baru ini bakal membidik regulasi ihwal konsep development perumahan di dalam negeri. "Mungkin ke depan akan ada pemisahan, bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan,” ujar Tiko 

"Jadi benar-benar fokusnya diubah ke agenda perumahan, kita bisa lebih erat dengan pemerintahan untuk membangun konsep development yang lebih teregulasi,” paparnya.

Kendati begitu, dia menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Perumahan baru ada di tataran ide alias wacana. Sehingga implementasinya belum diketahui pasti. 

Di lain sisi, lanjut Tiko, pendanaan dalam bisnis perumahan masih menghadapi tantangan. Meskipun ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Karena itu, ada usulan agar konsep FLPP direvisi dan bisa menyerupai skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Soal ini beberapa pihak terkait sudah duduk bersama untuk membahas hal yang dimaksud. 

“Kalau pendanaan untuk konsumennya saya rasa sudah cukup jelas, walaupun FLPP pun buat BTN agak challenging karena menggunakan konsep float,” ucap dia.

“Ini sudah kita bicarakan untuk mengubah konsep FLPP ke depan seperti model KUR, subsidinya bunga gitu. Sehingga nanti dari sisi pembiayaan semakin luas," lanjut Tiko. 

Dia memandang, para developer membutuhkan dukungan capital yang besar untuk bisa menghasilkan berbagai produk perumahan yang efisiensi dan skala besar. 

“Tapi yang harus disampaikan ke Pak Basuki (Menteri PUPR) dan Bu Menkeu, tidak ada model pendanaan buat developernya. Padahal developer ini membutuhkan dukungan capital yang besar untuk bisa menghasilkan unit secara konsisten dengan skala besar dan dengan efisiensi," pungkasnya.(mir)


0 Komentar