Selasa, 17 Oktober 2023 15:37 WIB
KPU Gandeng Polri untuk Jaga Keamanan dan Kenyamanan di Pemilu Serentak
KPU. (foto istimewa)
JAKARTA TIGAPILARNEWS.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya melakukan kerja sama dengan Polri.
Hal ini untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di Pemilu serentak yang dilakukan di tahun 2024. Menurut Hasyim, pihaknya sudah menyiapkan personel dari jajaran KPU mulai dari KPU pusat hingga terbagi ke seluruh wilayah di Indonesia.
"Jadi untuk kerja sama KPU dan Kepolisian, yang pertama soal personel. Jadi personel di jajaran KPU mulai dari KPU pusat hingga provinsi di 38 Provinsi, 514 kabupaten/kota, kemudian 7.000-an Kecamatan Desa Kelurahan," kata Hasyim usai apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, di Lapangan Silang Monas, Selasa (17/10/2023).
"Panitia di tingkat desa kelurahan dan KPPS di tingkat TPS. Kami mengoordinasikan informasi ini dengan Pak Kapolri perkembangannya secara kelembagaan maupun personel," imbuhnya.
Selanjutnya Hasyim mengatakan, nantinya jika pasangan capres dan cawapres sudah mendaftarkan diri ke KPU akan lebih diperketat pengamanan berikutnya oleh KPU tingkat pusat hingga ke daerah. "Kantor-kantor KPU penyelanggaraan Pemilu di semua tingkatan, kami juga dengan teman-teman KPU kabupaten dan kota berkoordinasi dengan Kepolisian di daerah, baik Polsek di tingkat kecamatan," jelas Hasyim.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu 2024 di Silang Monas Jakarta, Selasa (17/10/2023). Kapolri mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024. Terutama di wilayah dengan kerawanan tinggi.
"Wilayah yang tergolong kerawanan tinggi dan sangat rawan, segera lakukan antisipasi. sedangkan bagi wilayah lain jangan underestimate dengan tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin," kata Kapolri ditemui di lokasi apel.
Kapolri meminta kepada seluruh jajarannya agar dapat melakukan pemetaan potensi konflik sosial dengan detail di wilayah masing-masing. "Selesaikan potensi konflik hingga ke akar masalah. Apabila terhadap konflik yang sedang mengganggu stabilitas Kamtibmas, pastikan penggunaan muatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas serta resesitas," tutupnya.(mir)
Login with Facebook