BUP Diberi Keleluasaan, Para Penjaga Daulat Ekonomi di Pulau Nipa

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Pelaksana Tugas Direktur Kepelabuhan Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan RI,  Mahsyud menjamin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mengelola STS di Pulau Nipa saat ini akan diberi keleluasaan menetapkan tarif. Tapi, dari sisi bisnis, tarif harus lebih kompetitif dan fleksibel sesuai kebutuhan di lapangan. “Tetap harus sesuai koridor hukum dan ketentuan yang berlaku,” tegas Mahsyud.

Dia juga menyinggung soal infrastruktur layanan publik di kawasan itu, utamanya aspek transportasi. Katanya, pemenuhan kebutuhan layanan tranportasi di kawasan itu harus berorientasi pada keterjangkauan aksesibilitas, keandalan, dan optimalisasi teknologi informasi. Jadi, digitalisasi, IT, dan lain sebagainya menjadi hal yang diutamakan serta keterbukaan penyediaan layanan transportasi dimaksud.

Mahsyud optimis kehadiran operator Asinusa di Pulau Nipa akan memberi manfaat besar dalam konteks ekonomi maupun pertahanan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dapat terwujud seperti yang sudah pernah dilakukan selama ini.

Pastinya, kemanfaatan itu lebih utama bagi daerah, baik pembedayaan SDM maupun yang lainnya. “Aktivitas kepelabuhanan ini dibutuhkan modal yang sangat besar. Makanya kami tidak asal-asalan memilih mitra kerja sama di dalam kepelabuhanan di perairan, itu untuk jangka pendek,” sebut Mahsyud.

Sedangkan untuk jangka panjang, konsesi BUP di Pulau Nipa akan menjadi highlight bahwa ke depannya, “Kami ingin, terutama di daerah perbatasan yang head to head dengan Singapura secara perlahan namun pasti, juga punya pangsar semakin lama semakin menguat, kira kira seperti itu,” ungkap Mahsyud di ujung wawancara via zoom metting.(mir)

• # Kemenhub
• # Pulau Nipa
• # pulau terluar
• # pasir ilegal
• # layanan transportasi
• # badan usaha pelabuhan

BERITA TERKAIT

Para Penjaga Daulat Ekonomi, Pemahaman Posisi Pulau Nipa

Wilayah Konsesi, Para Penjaga Daulat Ekonomi di Pulau Nipa

Jantung Pertahanan, Para Penjaga Daulat Ekonomi di Pulau Nipa

Para Penjaga Daulat Ekonomi di Pulau Nipa