Rabu, 27 November 2019 02:05 WIB
Politisi PKB Pertanyakan Hutang Pembelian Alutsista era Menhan Prabowo
Syaiful Bahri Anshori (ist)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Syaiful Bahri Anshori, mempertanyakan hutang untuk pembelian alat utama sistem senjata atau alutsista di era Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Pasalnya, kata dia, Menhan Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR belum lama ini, tidak menyampaikan masalah mengenai hutang pembelian untuk alutsista.
"utang alutsista belum di bahas dengan Menhan Prabowo Subianto. Minggu depan kita pertanyakan dan bahas soal hutang penbelian Alutsista. Karena ini berkaitan dengan negara, maka harus tepat," ujar Syaiful Bahri Anshori di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Dlam buku Himpunan RKA K/L TA 2020, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan alokasi anggaran Rp127,357 triliun sebelum akhirnya dinaikkan menjadi Rp131 triliun pada APBN 2020. Dari anggaran tersebut, tujuh persen di antaranya berasal dari utang luar negeri yakni sebesar Rp9,05 triliun.
Jika dibandingkan dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya, pinjaman luar negeri Kementerian Pertahanan cenderung fluktuatif. Misalnya saja di 2016 yang hanya mendapat alokasi Rp3 triliun. Kemudian meningkat drastis pada 2018 sebesar Rp 11,73 triliun.
Namun lantaran realisasinya hanya 78 persen, yakni sekitar Rp9 triliun, maka pada 2019 dan 2020, sumber dana itu disesuaikan menjadi Rp9 triliun. Artinya belanja modal yang di dalamnya termasuk pengadaan alutsista. Sementara sisa Rp6 triliun akan diperoleh dari rupiah murni.
Pada APBN 2020, pengadaan alutsista mendapat alokasi Rp14,53 triliun untuk tiga Matra, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Untuk pengembangan sarana dan prasarana matra darat, alokasi anggaran mencapai Rp1,735 triliun.
Rinciannya berupa; rumah prajurit TNI AD sebanyak 1.110 unit, Pos Pamtas sebanyak 8 pos, dan lanjutan pembangunan Divisi 3 (Kostrad, Kodam dan Yon Komposit).
Sementara untuk Matra Laut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp2,117 triliun, antara lain untuk melanjutkan Sarpras Koarmada III dan Pasmar-3 Sorong. Kemudian dialokasikan pula untuk pemeliharaan/perawatan Alpung, KRI, Kal dan Ranpur/Rantis untuk 143 unit sebesar Rp3, 139 triliun. Matra Udara mendapat alokasi sebesar Rp5,072 triliun untuk pemeliharaan/perawatan 228 unit pesawat.
Pada Oktober 2019, Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Yuyu Sutisna sempat mengatakan pihaknya berencana membeli pesawat baru pada Resntra 2020-2024. Ia mengatakan, wilayah udara Indonesia akan diperkuat dengan pesawat super canggih keluaran terbaru dari Lokheed Martin, perusahaan produsen pesawat asal Amerika Serikat, F-16 Block 72 Viper. TNI AU berencana akan membeli dua skuadron yang akan dilakukan secara bertahap mulai 2020-2024.
Selain rencana pembelian F-16, Matra Udara juga memperkuat diri dengan rencana pembelian Sukhoi SU-35 asal Rusia sebanyak 11 unit.
Jika pemerintah Indonesia serius membeli dua pesawat super canggih itu maka setidaknya Kemenhan harus menyediakan anggaran belanja modal yang cukup gemuk.
Harga per unit F-16 dengan spek Block 72 Viper sebesar 14 hingga 18 juta USD atau setara dengan Rp252 miliar. Jika dikalikan dengan dua skuadron (asumsi satu skuadron = 12 unit) seperti rencana TNI AU, maka pemerintah Indonesia harus menyiapkan Rp6 triliun untuk melengkapi skuadron tersebut.
Jika ingin menambah kekuatan dengan 11 unit SU-35 seharga 40 sampai 65 juta USD per unit, maka pemerintah harus menyediakan anggaran sebesar sekitar Rp10 triliun.
Di Matra Udara, TNI AU memiliki 62 transportasi udara, 192 helikopter, 8 di antaranya helikopter perang. Sementara TNI AL memiliki 8 frigate, 24 corvet, 5 kapal selam, 139 kapal patroli, dan 11 pangkalan perang.
Dari sini terlihat, kekuatan Matra Udara menjadi yang paling lemah. Beberapa punggawa andalannya seperti F5 Tiger bahkan sudah mulai dipensiunkan dan belum ada penggantinya.
Peningkatan anggaran Kemenhan menjadi yang terbesar lantas seolah tak ada artinya jika tidak berfokus pada modernisasi alutsista yang diproyeksikan dalam anggaran.
Menurut Syaiful Bahri, pembelian alutsista itu harus sesuai dengan kondisi alam/kulturnya. "Itu penting, sehingga keuangan menjadi efesien, dan prioritaskan beli produk dalam negeri," katanya.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini memaparkan Indonesia sudah memiliki beberapa perusahaan yang mengadakan atau memproduksi alutsista. Untuk alutsista laut berada PT. PAL Indonesia (persero) yang bergerak di bidang industri galangan kapal. Kantor pusat dan industri galangan kapal ini terdapat di Surabaya, Jawa Timur.
Untuk alutsista darat berada pada PT Pindad perusahaan industri dan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan produk militer dan komersial di Indonesia. Sementara untuk alutsista udara, Indonesia memiliki PT Dirgantara Indonesia.
"Itu saya kira dioptimalkan. Ini amanat Undang-Undang (UU) menyatakan pembelian Alutsista produk dalam negeri. Kecuali memang tidak ada di dalam negeri," katanya.
Login with Facebook