Senin, 25 November 2019 00:59 WIB
Sartono Utomo: Jangan Sampai BUMN Jadi Tempat Penampungan Tim Sukses
Sartono Hutomo (ist)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, mengharapkan perusahaan-perusahaan BUMN jangan sampai jadi tempat penampungan para tim sukses Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 lalu.
Apabila BUMN ini di isi oleh orang-orang yang tidak berkompeten dan mempunyai kapasitas dibidangnya, maka menurut Sartono BUMN ini bisa bangkrut.
Padahal, Presiden Jokowi dalam janji kampanyenya pada 2014 lalu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi INdonesia berada di kisaran 7 sampai 8 persen.
"BUMN jangan sampai jadi tempat penampuan tim sukses dan bagi-bagi jabatan," ujar Sartono Hutomo saat dihubungi di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Anggota Badan Legislasi DPR ini enggan mengomentari atau memberikan pendapat apakah Basuki Tjahaja Purnama atau BTP yang diangkat Menteri Negara BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
Namun Sartono lebih menekankan bahwa dari Presiden sampai para pegawai sipil negara memiliki beban untuk mempertanggujawabkan kinerjanya kepada rakyat.
"Bila tidak sesuai dengan kapasitasnya, bisa bangkrut. Dalam artian, campany bukan sesuai dengan pengalaman bisa rusak," katanya.
Legislator asal Jawa Timur ini menambahkan saat ini jabatan-jabatan di BUMN harus di isi oleh orang-orang berdasarkan profesionalismenya, integritasnya, dan kapasitasnya.
"Hutang Indonesia sudah banyak, jangan semakin sakit. Saya sebagai anggota DPR mengingatkan BUMN jangan sampai jadi tempat penampungan tim sukses," tegasnya.
Sekedar informasi, banyak mantan tim sukses Jokowi menduduki jabatan-jabatan penting di perusahaan BUMN.
sebagai contoh, Andrinof Chaniago menjadi salah satu tim sukses Jokowi di Pilpres 2014. Dia bukan dari kalangan partai, tapi kemudian saat Jokowi terpilih, Andrinof ditunjuk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas.
Namun, posisi itu hanya berlangsung selama satu tahun, karena diberhentikan secara hormat dan digantikan oleh Sofyan Djalil. Tapi, meskipun diberhentikan, ia justru mendapatkan kursi komisaris BUMN. Tahun 2015 – 2016, ia menduduki kursi Komisaris Utama Angkasa Pura I, kemudian di tahun 2017 hingga saat ini menjabat jadi Komisaris Utama di BRI.
Selanjutnya Alexander Sonny Keraf merupakan politisi senior PDIP yang bergabung pada tahun 1999. Karier politik tertingginya adalah menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup era Presiden Gus Dur. Ia juga dikenal sebagai dosen filsafat di Unika Atma Jaya sejak tahun 1988 sampai sekarang.
Pada tahun 2015, Sonny mendapatkan kursi komisaris BUMN di BRI. Bersama dengan Andrinof, ia menjabat sebagai Komisaris Independen.
Satu lagi dari Kader PDIP yang mendapatkan kursi Komisaris BUMN adalah Roy E. Maningkas. Ia tercatat juga aktif di Anggota Barisan Relawan Jokowi Presiden di Pilpres 2014 lalu. Pada tahun 2015, para pemegang saham PT Krakatau Steel menggelar rapat perombakan susunan direksi dan komisaris. BUMN baja itu memilih Roy E. Maningkas menjadi komisaris independen.
Ali MOchtar Ngabalin menjadi Komisaris Angkasa Pura I. Pengangkatannya ini menjadi kontroversial, karena pengangkatan ini gak berlangsung lama usai Ali Ngabalin diangkat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP).
Politisi Golkar ini diangkat jadi tenaga ahli KSP pada Mei 2018, sementara ia diangkat jadi Komisaris BUMN Angkasa Pura I pada bulan Juli 2018.
Refly Harun Pakar hukum tata negara dan Staf khusus Mensesneg bidang hukum itu ditunjuk menjadi komisaris utama PT Jasa Marga. Rekam jejak Refly selama ini tidak pernah tercatat di dunia usaha.
Dia lebih banyak berkecimpung di dunia akademisi, aktif sebagai staf ahli salah seorang hakim konstitusi dan juga pernah sebagai konsultan dan peneliti di Centre of Electoral Reform (Cetro).
Masih banyak lagi jabatan di BUMN di isi oleh Tim sukses Jokowi.
Login with Facebook