Selasa, 11 Juni 2019 16:20 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Partai Amanat Nasional (PAN) angkat bicara terkait pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Rachland Nashidik yang menganjurkan Prabowo membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur.
PAN tidak mempersoalkan jika Partai Demokrat ingin keluar dari Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai usulan pembubaran Koalisi Indonesia Adil Makmur merupakan pendapat sepihak dari Partai Demokrat. Saleh melihat Partai Demokrat merasa sudah tidak lagi bagian dari Koalisi Prabowo-Sandi.
"Atau mungkin mereka mau keluar karena ada tawaran yang lebih baik. Nada-nada seperti ini kelihatannya banyak disampaikan oleh para pengurus Demokrat. Tentu ada target dan sasaran yang mau dicapai. Itu sah-sah saja. Itu hak Partai Demokrat," ujarnya saat dihubungi wartawan, Minggu (9/6/2019).
Dia mengingatkan bahwa koalisi didasarkan atas kesadaran dan kerelaan semua pihak, tanpa adanya paksaan sedikitpun. "Dulu mereka juga gabung atas keinginan sendiri. Nah, sekarang kalau mau pisah, itu juga boleh atas keinginan sendiri," katanya.
Dia melanjutkan, PAN tidak akan mencampuri sikap politik partai lain. PAN menghargai semua pilihan yang ada. PAN juga suatu saat bisa saja menetapkan pilihan politik sendiri. Kalau itu terjadi tentu tidak ada partai lain yang bisa mencampuri.
"Sebaiknya Demokrat dipersilakan mengambil posisi dan pilihan politik sendiri. Tidak perlu juga memberikan pernyataan yang tidak menyejukkan. Apalagi membuat yang lain merasa tidak enak," bebernya.
Menurut dia, biarkan masyarakat yang memberi penilaian kepada semua partai yang ada. Masyarakat saat ini sedang melihat, mendengar, dan menyimak semua jalannya proses demokrasi. Saleh yakin, masyarakat sudah sangat cerdas untuk membaca seluruh sikap dan kebijakan politik masing-masing parpol.
"Saya kira Demokrat memiliki masalah tersendiri dengan Prabowo-Sandi. Jika itu betul, sebaiknya disampaikan langsung, tidak perlu diumbar di publik," ucapnya.
Jika masalah itu diumbar ke publik, kata dia, publik pasti akan menduga ada manuver tertentu untuk mendapatkan sesuatu. "Kalau mau pergi baik-baik silakan. Kalau membubarkan koalisi, harus dibicarakan lintas koalisi. Kalau mau pergi sendiri, saya kira itu haknya, silakan saja," pungkasnya.(exe)