Kamis, 04 Oktober 2018 16:41 WIB
Pembiayaan Politik Harus Diawasi Masyarakat
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di media center gedung DPR
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, mengatakan, besarnya anggaran pembiayaan politik jelang pemilu baik itu presiden dan pileg jadi catatan tersendiri agar bisa diawasi secara maksimal oleh masyarakat.
“Mengingat besaran biaya politik saat ini, tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Terutama yang menyangkut sumber dana yang diperoleh oleh kandidat calon saat pemilu, entah itu sumbangan dari pengusaha atau perusahaan. Semua harus bisa diaudit agar tidak memicu potensi korupsi di masa mendatang,” kata Fahri saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi ‘Keuangan Politik dalam Pemilu, Bagaimana Menghindari Dana Haram?’ di media center gedung DPR, Kamis (4/10/2018).
Selain Fahri hadir juga Wakil Bendahara Tim Koalisi Prabowo-Sandiaga Uno, Herman Khaeron dan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Johnny G Plate.
Fahri melanjutkan, keuangan dan pembiayaan politik itu harus bersih dan jelas dari awal. Hal ini penting agar nantinya pemimpin yang terpilih tidak lakukan politik utang budi terhadap para pihak yang memberikan sumbangan.
Disisi lain, Herman Khaeron menjelaskan persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama dan diperlukan strategi baru terkait kebutuhan anggaran di lapangan. Karena ia menyoroti ajang pemilu serentak ini bisa menimbulkan pragmatisme di masyarakat.
“Harus ada strategi baru terkait kebutuhan anggaran di lapangan. Ini jadi efek negatif. Pilkada serentak marak dengan permainan pragmatisme yang tak bisa dihindarkan, baik pilpres dan pileg. Jadi butuh energi cukup untuk bertarung. Suasananya beda. Kalau datang ke kampung, yang dibicarakan capres cawapres. Ini butuh energi tambahan,” ungkap Herman.
Politisi Demokrat ini akan mengawasi hal-hal terkait pembiayaan politik guna mewujudkan pemilu yang bersih dan beretika.
Ditempat yang sama, Johnny G Plate menuturkan saat ini tidak ada kontrol parpol bagi caleg yang kampanye. Menurutnya, saat ini tidak ada pihak yang tahu secara detail berapa biaya kampanye di Indonesia. Sehingga ketidaktahuan ini yang memicu betapa besar biaya pemilu di Indonesia.
“Yang ada adalah laporan administratif. Harus sesuai prinsip akuntansi. Saya setuju bahwa kita harus mulai dari gagasan besar dulu,” ucap Johnny.
Diketahui, pembiayaan politik masih menjadi diskusi umum yang terjadi di masyarakat. Perlu adanya pengawasan yang tegas agar pemilu 2019 berlangsung secara fair dan bersih dari upaya politik uang agar menghasilkan pemimpin berkualitas.
- # Pembiayaan Politik
- # Wakil Ket DPR
- # Fahri Hamzah
- # Wakil Bendahara Tim Koalisi Prabowo-Sandiaga Uno
- # Herman Khaeron
- # Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf
- # Johnny G Plate
- # Pemilu
Login with Facebook