Rabu, 09 Mei 2018 14:09 WIB
Pejabat WTO Mengharapkan Banding Atas Kasus Rokok Kemasan Polos
Rokok kemasan polos
JAKARTA, Tigapilarnews.com _ Seorang pejabat utama Organisasi Perdagangan Dunia mengatakan dia mengharapkan negara-negara akan mengajukan banding dalam sengketa perdagangan penting atas aturan kemasan polos tembakau Australia.
WTO mengharapkan banding segera, Ujal Singh Bhatia, ketua badan banding WTO, mengatakan dalam pidato yang diterbitkan Selasa di situs web tubuh.
WTO mendukung argumen Australia bahwa aturan tembakau tidak melanggar undang-undang perdagangan karena mereka memenuhi syarat sebagai ukuran kesehatan publik yang sah, Bloomberg News melaporkan tahun lalu, mengutip orang-orang yang menolak untuk diidentifikasi karena keputusan tersebut belum umum.
Setelah banding dipicu, badan banding WTO diperlukan untuk mempertimbangkan masalah ini dan mengeluarkan keputusan dalam waktu 90 hari. Jadwal tersebut dapat diperpanjang, karena kerumitan sengketa dan kekurangan panelis dalam sistem banding WTO.
Australia adalah negara pertama yang melarang logo tembakau pada tahun 2011, dan banyak negara ragu-ragu untuk menerapkan langkah-langkah tersebut setelah empat negara produsen tembakau mengajukan keluhan pada 2012 dan 2013.
Keempat pengadu dalam kasus tesebut seperti Kuba, Republik Dominika, Honduras dan Indonesia - berpendapat bahwa undang-undang kemasan Australia melarang pembatasan yang tidak adil pada penggunaan merek dagang, indikasi geografis dan tanda lainnya yang melanggar beberapa perjanjian WTO.
Perjanjian TRIPS, yang menetapkan aturan perdagangan untuk melindungi hak kekayaan intelektual perusahaan, berisi pengecualian yang memungkinkan anggota WTO untuk "mengadopsi tindakan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan gizi publik."
WTO tidak secara terbuka mensirkulasikan putusan sengketa terakhirnya, sebagian karena waktu yang diperlukan untuk menerjemahkan putusan. Badan penyelesaian sengketa WTO mengeluarkan laporan sementara pada bulan Mei dan pada 22 September mengatakan keputusan akhir ditunda hingga kuartal ketiga 2017 karena "kompleksitas masalah hukum dan faktual yang muncul dalam sengketa ini."
Jika putusan banding yang akan datang juga membenarkan aturan Australia, itu bisa mengantarkan gelombang baru pembatasan tembakau global dari negara lain yang ingin mencegah merokok.
Login with Facebook