Senin, 16 April 2018 07:32 WIB

Soal Presiden Bikin Miskin, Tudingan Eggi Sudjana Dipertanyakan

Editor : Rajaman
Eggi Sudjana, Ketua Advokasi Tim Pembela Ulama dan Aktivis Indonesia (TPUA) di Masjid Istiqlal, Jumat (9/6/2017). Foto: Evi Ariska.

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Anggota Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Eggi Sudjana sempat berceramah mengenai 'Presiden Buat Rakyat Miskin' karena kekayaan emas di Indonesia sudah dikuasai oleh Amerika Serikat. 

Mendengar nada pernyataan yang seakan-akan memfitnah Jokowi, Papol pendukung mulai meradang dan mempertanyakan apa yang disampaikan Eggi Sudjana.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mendesak Eggi menunjukkan data jika apa yang disampaikan memang benar adanya.

"Presiden yang mana? tolong tanyakan pada Pak Eggi. Kontrak kerja sama Freeport diawali tahun berapa dan diperpanjang tahun berapa? Mungkin pak Eggi punya info yang akurat," ujar Johnny, Minggu (15/4/2018).

NasDem menegaskan Jokowi tetap mengedepankan kepentingan negara dalam renegosiasi kontrak dengan Freeport. NasDem menyayangkan jika Eggi hanya asal bunyi saat melontarkan kritikan.

"Dalam negosiasi yang masih berlangsung tersebut, Presiden Jokowi akan tetap kedepankan kepentingan nasional yang paling utama dan mudah-mudahan mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat. Jika Pak Eggi mengambil peran yang konstruktif tentu akan lebih berguna bagi kepentingan nasional kita. Jika hanya omong doang maka sangat disayangkan," bebernya.

Hal senada juga dikatakan Wasekjen Partai Golkar Sarmuji mempertanyakan maksud Eggi Sudjana memberi ceramah soal presiden membuat rakyat makin miskin.

Ini presiden yang mana yang dimaksudkan oleh Eggi Sujana? Jika yang dimaksud oleh Eggi Sujana adalah Pak Jokowi, maka dia salah alamat," kata Sarmuji.

Sarmuji pun menegaskan, jika apa yang dituduhkan Eggi sudah salah alamat jika presiden yang dimaksud adalah Joko Widodo. 

"Pak Jokowi dalam 3,5 tahun pemerintahannya tidak menawarkan konsesi emasnya ke asing. Justru di masa pemerintahannya, Pak Jokowi melakukan renegosiasi Freeport yang membuat kepastian divestasi Freeport agar kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat Indonesia," ujar Sarmuji.

Jokowi Blunder

Namun hal berbeda datang dari Gerindra. Parpol pro oposisi ini menyebut jika dikatakan Eggi sudah benar dan menilai Jokowi membuat blunder soal kebijakan ekonomi.

"Iyalah. Sekarang beliau janji buka 10 juta lapangan pekerjaan. Rakyat butuh hasil kerja, bukan pencitraan yang kotor. Pak jokowi harus sadar sekarang bukan capres 2014. Sekarang beliau inkumben, jadi hipnotis dengan kebijakan, bukan dengan nyemplung comberan lagi. Sekarang tambang-tambang nikel di Morowali dikuasai Tiongkok," kata Wasekjen Gerindra Andre Rosiade saat dimintai konfirmasi, Minggu (15/4/2018).

Gerindra menyebut bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia masih kurang. Pemerintahan Jokowi-JK juga dinilai tidak mampu mengelola anggaran dengan baik.

"Intinya indikator yang dirasakan rakyat harga kebutuhan pokok tinggi, lapangan kerja kurang karena Jokowi ambil kebijakan ekonomi yang salah. Kebijakan ini yang bikin daya beli masyarakat menurun. Saya sepakat yang disampaikan Kang Eggi," ujar Andre.

Sebelumnya, Eggi memberikan ceramah soal presiden membuat rakyat semakin miskin lantaran sumber daya alam di Indonesia sudah dikuasai oleh asing. Menurut Eggi, dengan kondisi seperti yang ia sebutkan itu, jangan sampai salah pilih seorang pemimpin. 

"Nah kalau presiden buat kita miskin jangan pilih presiden yang nggak bener. Maka ada gerakan 2019 ganti presiden, kalau tidak membuat rakyat sejahtera," ujar Eggi saat memberi tausiah setelah mengikuti GIS berjemaah di Masjid Dzarratul Muthmainnah, Tangerang Selatan, Minggu (15/4/2018).

Eggi kemudian menjelaskan bahwa sasaran kritikan yang ia maksud merujuk ke semua presiden yang menjabat di Indonesia, termasuk Jokowi. Eggi lalu berbicara mengenai fenomena kemiskinan yang ada di masyarakat. Menurut Eggi, yang terjadi saat ini adalah kemiskinan struktural.

"Dan Presiden itu jangan sensitif cuma Jokowi. Dari Sukarno sampai Jokowi. Itu yang saya maksud Presiden. Pemahaman saya ini didasarkan pada pemikiran hukum berbasis teori ekonomi kemiskinan struktural," kata Eggi. 


0 Komentar