Selasa, 10 April 2018 07:23 WIB
Pemerintah Tak Segan Tutup Facebook
Ilustrasi Facebook. (foto istimewa)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan, pemerintah tidak sungkan menutup Facebook.
Namun, pemerintah juga menghargai perbedaan pendapat mengenai perlunya menutup Facebook di Indonesia menyusul skandal penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica.
"Memang selalu ada pendapat berbeda," kata Rudiantara, Senin (9/4/2018).
Rudiantara menegaskan, ada aturan dalam menutup platform media sosial dan tidak bisa sembarang menutup, meskipun telah banyak dorongan dari berbagai pihak untuk menutup Facebook.
Pemerintah tidak sungkan menutup Facebook untuk menghindari propaganda anti-Rohingya yang disebar melalui media sosial itu di Myanmar karena dinilainya sudah keterlaluan.
"Bisa (ditutup), nanti kita lihat progresnya dulu. Bukan pasti tutup, tetapi saya tidak segan kalau terpaksa harus menutup untuk menghindari kita kejadian Rohingya di Myanmar," kata Rudiantara.
Kemkominfo telah memberikan sanksi administratif kepada Facebook dan kini masih menunggu hasil audit Facebook mengenai kerja samanya dengan pihak ketiga.
"Bertahap teguran lisan, tertulis terakhir penghentian sementara. Sekarang tertulis dan minta update terus setidaknya tunggu sampai Kamis," tutur dia.
Tolak Pemblokiran
Hal berbeda justru dikatakan Ketua DPR Bambang Soesatyo tak setuju dengan wacana tersebut.
Dari puluhan juta data pengguna yang bocor, satu juta di antaranya pengguna di Indonesia.
Menurut Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo, pemblokiran Facebook bukan solusi dan justru akan menimbulkan masalah baru.
“Blokir tidak akan bisa menyelesaikan akar masalah yang sesungguhnya. Impact yang ditimbulkan justru semakin buruk. Harus fokus ke win-win solution,” ujar Bamsoet.
Dia mengatakan, tak bias dipungkiri, banyak manfaat Facebook bagi masyarakat. Diantaranya, pelaku usaha kecil dan menengah yang memasarkan produknya melalui media sosial tersebut.
“Di saat negara belum bisa memberikannya, Facebook sejak awal sudah mampu memberikan ‘marketplace’ sederhana untuk rakyat mengembangkan usaha. Mereka tak hanya bertransaksi tapi juga promosi dan membangun reputasi dari sana. Masa semuanya harus gulung tikar karena persoalan kebocoran data,” ucap politisi Partai Golkar itu.
Bamsoet mengatakan, saat ini memang banyak pilihan marketplace di Indonesia dan transaksi juga lebih aman daripada Facebook. Akan tetapi, dengan populasi pengguna Facebook di Indonesia yang begitu besar, sekitar 130 juta akun atau 6 persen dari user global, UMKM tidak akan pernah bisa meninggalkan Facebook sepenuhnya.
"Karena dia (Facebook) sudah menjadi pusat aktivitas digital masyarakat,” ujar Bamsoet.
Meski demikian, Bamsoet mengakui, bahwa persoalan kebocoran data pengguna adalah masalah serius dan Facebook selama ini tak pernah transparan.
“Tapi kita juga harus tetap mendudukkan persoalan dengan proporsional. Data seperti apa sih yang bocor itu? Data pengguna yang bocor bukan NIK, Nomor Kartu Keluarga, foto-foto, atau chat log. Yang bocor adalah data yang memang sudah disetel untuk publik,” kata Bamsoet.
Namun, menurut dia, persoalan tersebut tetap harus ada pertanggungjawaban Facebook karena tidak bisa serta merta mengambil data pengguna untuk kepentingan di luar persetujuan langsung.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menuntut pemerintah tegas kepada Facebook dengan mengambil tindakan drastis, seperti membuat roadmap sehingga media sosial harus tunduk di bawah kedaulatan Indonesia.
Login with Facebook