Minggu, 01 April 2018 09:34 WIB
PRSI DKI Soroti Dana Pembinaan
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Jelang pelaksanaan PON 2020 di Papua, KONI DKI dipusingkan dengan seretnya dana pembinaan yang berimbas pada banyaknya atlet yang berpindah ke daerah lain.
Dalam acara rapat kerja Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia (Raker Prov PRSI) DKI, hal ini diungkapkan oleh Djamhuron dari KONI DKI. Pada rapat yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (31/3/2018) ini, ia menyebutkan bahwa ketiadaan anggaran dari APBD DKI untuk tahun 2018 telah membuat beberapa cabang olahraga harus merogoh kocek sendiri sebagai dana operasional.
"Bukan hanya PRSI, tetapi juga wushu, karate dan juga terbang layang yang harus menggunakan biaya sendiri untuk ikut kejurnas," kata Djamhuron.
Menurut Djamhuron, KONI DKI tak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasai masalah dana ini. "Kami sendiri harus membiayai operasional KONI dengan biaya pribadi, bahkan sampai menggadaikan tanah," katanya lagi.
"Kami juga sudah banyak menerima permintaan dari para atlet untuk izin pindah ke daearah lain menyambut PON 2020 mendatang. Kami sayangkan, namun itu kan kebutuhan para atlet itu sendiri. Sementara dari Gubernur kami mendapat pesan untuk mencegah atlet DKI untuk pindah ke daerah lain. Bahkan kalau perlu, mereka yang sudah pindah ditarik kembali."
Djamhuron menyebut kepengurusan KONI DKI saat ini mewarisi masalah yang cukup berat pasca-kegagalan menjadi juara umum pada PON di Jawa Barat 2016.
"Ketika kami dilantik sebagai pengurus baru, kami mewarisi anggaran Rp 0,- sementara dana dari anggaran Pemprov tak kunjung cair," ujarnya.
Dengan kondisi keuangan yang terbatas ini, KONI DKI menganggap persiapan menghadapi PON 2020 tidak dapat berjalan maksimal.
"Seharusnya kita sudah memulai pelatda pada April ini, namun harus tertunda sampai saat yang tak bisa ditentukan."
Ketua Komisi E DPRD DKI Syahrial yang juga hadir dalam acara pembukaan Raker Perprov PRSI DKI ini mengaku heran akan adanya hambatan pencairan dana pembinaan yang dihadapi KONI dan Pengprov PRSI.
"Sebenarnya kami sudah menyelesaikan beberapa masalah yang sempat terkatung-katung soal KONI dan pembinaan olahraga ini, seperti pembentukan pengurus KONI DKI serta penyelesaian masalah bonus atlet PON DKI. Namun soal dana, kami terkendala beberapa hal," kata Syahrial.
Menurutnya, hambatan soal turunnya anggaran merupakan imbas dari sengketa dualisme kepengurusan KONI DKI.
"Sebelum adanya pergantian, kami meminta kepada kepengurusan KONI DKI utnuk membentuk pengurus KONI DKI dalam waktu selambantya 15 hari yaitu pada 15 Desember, karena itu batas waktu pencairan dana," katanya.
Sayangnya, batas waktu tersebut tak dipenuhi sehingga dana pembinaan sebesar Rp 80 miliar hangus.
Untuk APBD 2018 ini, anggaran buat pembinaan cabor, menurut Syahrial, mencapai Rp 150 miliar. "Ini termasuk buat dana pembinaan atlet. Sementara untuk operasional KONI disediakan Rp 20 milyar," katanya. Ia menyebutkan, dana ini akan segara dicairkan.
Syahrial sendiri lebih menyorot tentang isu kesejahteraan atlet yang kemudian berbuntut dengan isu kepindahan ke daerah lain. "Saya kira Pengprov PRSI juga harus memberi prioritas terhadap isu perpindahan atlet ke daerah lain. Apa pun, pasti alasan utama adalah soal kesejahteraan. Memang akan sulit kalau kita tidak pernah memberikan, sementara daerah lain memberikan penawaran lebih baik," ujarnya.
Ketua Umum Pengprov PRSI DKI Jakarta Erwin Eka Kurniawan menyebutkan, selama kepengurusannya yang belum berlangsung satu tahun, ia tidak pernah menerima aliran dana pembinaan dari Pemprov.
"Selama satu tahun ini kita sudah membuat atau mengikuti beberapa kegiatan seperti Kejurnas, Pomnas, Popnas. Semua kita ikuti dengan dana swadaya," kata Erwin yang menggantikan kepengurusan Rudy Bunyamin Ramto pada 2017.
"Sekarang ini kita harus mengikuti Kejurnas PRSI yang akan berlangsung di Surabaya pada pertengahan April. Untuk pengiriman ini kita butuh biaya mencai Rp 536 juta. Sebagai ketua umum saya hanya bisa berkata, apa pun caranya kita pasti berangkat," ungkap Erwin.
Acara rapat kerja Pengprov PRSI DKI jakarta dibuka oleh Ketua Umum PB PRSI Anindya Bakrie. Ketum PRSI menjanjikan akan membicarakan masalah finansial yang dihadapi Pengprov PRSI DKI Jakarta ini dengan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, yang juga merupakan mantan Ketua Umum PB PRSI.
"Bagaimanapun DKI tetap menjadi acuan cara kerja pengprov lainnya, apalagi terkait dengan segala fasilitas yang ada di Ibu Kota. Jadi saya akan berusaha membantu DKI menjalankan semua program kerjanya."
Login with Facebook