Sabtu, 24 Maret 2018 14:56 WIB
JAKARTA, Tigapilanws.com - Meskipun munculnya sentimen sektarian yang mendidih di seluruh negeri, laporan survei nasional Kementerian Agama tiba pada kesimpulan: Indonesia masih merupakan negara yang harmonis.
Survei, yang dilakukan dari November hingga Desember 2017, menanyakan 7.140 responden dari 34 provinsi di seluruh Indonesia tentang pandangan mereka tentang hidup dalam komunitas yang beragam.
Banten dan Aceh memiliki nilai terendah, masing-masing 60,7 dan 60. Kementerian menempatkan mereka dalam kategori "harmoni tingkat menengah", sementara sebagian besar provinsi lainnya memiliki skor tinggi, dengan label "harmonis" dan "sangat harmonis".
Tiga provinsi dengan skor tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (83,4), Papua (82) dan Sulawesi Utara (81).
Meskipun meningkatnya sektarianisme setelah pemilihan gubernur tahun 2017, Jakarta mencapai tempat ke-12 dengan 78,9, lebih tinggi dari Jawa Tengah dengan 78,7 dan Yogyakarta dengan 72,9.
Rata-rata nasional berada di 72,7 pada tahun 2017, lebih rendah dari 75,4 pada tahun 2016 dan 75,3 pada tahun 2015.
“Jakarta telah belajar dari insiden itu dan mereka berusaha menjadi lebih baik,” kata Farhan Muntafa, seorang konsultan di Departemen Penelitian dan Pengembangan Kementerian.
Kepala departemen untuk kehidupan beragama Muharram Marzuki mengatakan meskipun sebagian besar provinsi memiliki nilai toleransi dan harmoni yang tinggi, masyarakat harus lebih waspada dalam pemilihan daerah yang akan datang. Ia juga merekomendasikan agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.
Ulama Islam Azyumardi Azra mengatakan survei itu kabar baik yang harus disebarkan ke masyarakat. Beberapa pelanggaran yang terjadi bersifat insidental dan hanya terjadi di beberapa tempat dan tidak bisa digeneralisasikan, ucapnya.
“Ini membuktikan bahwa tidak ada dampak besar dari hoax yang menyebar dalam pemilihan gubernur Jakarta. Kami selalu menjadi negara yang harmonis, "katanya.
Survei kementerian ini bertolak belakang dengan survei lain yang dilakukan oleh beberapa organisasi non-pemerintah (LSM), seperti kelompok hak asasi manusia Setara Institute.
Pada tahun 2017, Setara melihat pemilihan gubernur DKI 2017 yang memecah belah, yang diwarnai dengan politisasi identitas agama dan intoleransi, telah mengakibatkan meningkatnya jumlah pelanggaran dan penganiayaan agama di Jakarta, Depok dan Bogor di Jawa Barat dan Yogyakarta.