Kamis, 15 Maret 2018 20:00 WIB
Perpres Perjelas Mekanisme Keterlibatan TNI Tangani Terorisme
Arsul Sani. (foto istimewa)
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Pemerintah dan DPR melalui panitia khusus menyepakati revisi UU Antiterorisme atas keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme.
Dalam pelaksanaannya, mekanisme keterlibatan TNI itu akan diatur melalui peraturan presiden (perpres). "Ini bukan soal memperkuat, tapi diperjelas mekanismenya. Kalau di UU TNI tadi saya sebutkan, dengan satu frasa keputusan politik presiden. Kalau ini kemudian apa yang dimaksud keputusan politik presiden itu kita terjemahkan dalam bentuk peraturan presiden," kata anggota Pansus RUU Terorisme, Arsul Sani, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/03/2018).
Perpres itu berfungsi mengatur keterlibatan TNI secara lebih spesifik. Sebab, belum ada aturan yang jelas soal kewenangan TNI untuk penanggulangan terorisme dalam UU No 34/2004 tentang TNI. "Di situ diatur dengan peraturan presiden secara lebih spesifik," jelas Arsul.
DPR, sebut Arsul, tak akan ikut campur dalam pembentukan perpres itu. Menurutnya, perpres menjadi wewenang penuh presiden.
"Itu tidak perlu konsultasi dengan DPR, ya. Ini justru memberikan keleluasaan kepada presiden selaku kepala negara, selaku kepala pemerintahan, selaku panglima tertinggi TNI," ujar Sekjen PPP itu.
Diberitakan, pemerintah dan DPR sepakat soal pelibatan TNI dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme). Namun keterlibatan TNI perlu diatur lagi dalam peraturan presiden.(exe/ist)
- # DPR RI
- # MPR RI
- # bnpt
- # KPK
- # kasus suap
- # kasus korupsi
- # aksi terorisme
- # serangan terorisme
- # UU TNI
- # revisi UU Antiterorisme
- # Pansus RUU Terorisme
- # Arsul Sani
- # penanggulangan terorisme
- # RUU antiterorisme
Login with Facebook