Selasa, 13 Maret 2018 11:56 WIB
Bandung, Tigapilarnews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berupaya mendorong para pengembang dan institusi keuangan untuk terus dapat melaksanakan pembangunan perumahan bersubsidi di wilayah Jawa Barat.
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan pemerintah telah mencanangkan progam satu juta rumah yang dicanangkan oleh presiden pada tanggal 29 April 2015 lalu sebagai bagian nawacita. “Hal Ini tentu harus menjadi perhatian kita semua dengan tetap menjaga konsep tata ruang yang telah disepakati bersama,” katanya usai Rakor Pemetaan Kebutuhan Rumah Bersubsidi 2018 Jawa Barat di Aryaduta, Bandung, Senin, 12/3/2018.
Menurutnya berdasarkan data yang ada hingga awal bulan Desember 201 7, capaian program satu juta rumah baru mencapai 765,120 unit di tingkat nasional. Capaian tersebut didominasi oleh pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 70 persen dan rumah non MBR yang terbangun sebesar 30 persen.
Dalam pencapaian target tersebut, sekitar 20 persen rumah dibangun oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah yang berupa Rusunawa, Rumah Khusus, Rumah Swadaya dan Bantuan Stimulan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU).
Sedangkan 30 persen Iainnya dibangun oleh pengembang perumahan bersubsidi yang mendapatkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non-subsidi oleh pengembang.
Capaian program satu juta rumah di Provinsi Jawa Barat sendiri baru mencapai 186.822 unit dengan skema pembiayaan terdiri dari FLPP sebanyak 3.381 unit, SSB sebanyak 59.628 unit dan SBUM sebanyak 50804 unit. “Tidak dapat dipungkiri bahwa percepatan pembangunan satu ma rumah sangat dipengaruhi oleh kiprah para pengembang dan institusi keuangan yang bergerak di bidang property,” katanya.
Menurutnya khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tantangan terbesar dalam pelaksanaan program satu juta rumah yaitu ketersediaan lahan, implementasi pembangunan hunian berimbang dan percepatan perijinan pembangunan perumahan yang belum diterapkan secara merata di kabupaten/kota.
“Sebagai salah satu langkah untuk mengatasi ketersediaan lahan yang sejalan dengan arah kebijakan nasional, saya berharap agar konsep bank tanah di Jawa Barat dapat segera terwujud,” ujarnya.