Kamis, 15 Februari 2018 11:16 WIB
Bandung, Tigapilarnews.com - Tantangan proses demokrasi semakin dinamis termasuk di dalam penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Barat.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto menyebutkan tantangan tersebut bisa datang dari mana saja sehingga mampu mengganggu jalannya proses pelaksanaan pilkada serentak.
"Bawaslu berkomitmen dengan mengajak semua pihak untuk terlibat mengamankan proses pelaksanaan pilkada Jabar," kata Harminus kepada wartawan di Trans Studio Bandung, Rabu malam, 14/2/2018.
Dia menyebutkan diantara hambatan persoalan yang akan mengganggu proses pilkada yaitu politik uang dan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurutnya, politik uang akan menyebabkan tindakan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah (pemda).
Sejauh ini, kata Harminus masyarakat masih menilai politik uang hanya sebatas membagi-bagikan uang. Padahal pasangan calon (Paslon) atau tim sukses paslon pun jika membagi-bagikan sembako termasuk kategori politik uang. Termasuk pembangunan sarana fasilitas umum yang dilakukan oleh para paslon.
"Politik uang ini bisa saja dilakukan seperti praktik bagi-bagi uang maupun barang seperti sembako kepada calon pemilih termasuk pembangunan fasilitas umum," ungkap Harminus.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu Jabar mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan pemilu bersih yang bebas dari politik uang dan SARA.
"Kita hendak menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa seluruh elemen masyarakat bersungguh-sungguh mewujudkan demokrasi tanpa politik uang dan politisasi SARA," pungkasnya.