Senin, 22 Januari 2018 11:00 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno, menyebut sebagian lahan mangkrak untuk hunian DP nol Rupiah yang mangkrak di kawasan Pondok Kelapa di Jakarta Timur adalah hasil kerjasama yang diakukan oleh pemerintah DKI sebelumnya dengan pengembang.
"Jadi tanahnya PD Pembangunan Sarana Jaya itu totalnya hampir tiga hektare dan 1,5 hektare dikerjakan oleh pemerintah sebelumnya yang dikerjasamakan. Lahan yang akan dibangun untuk DP nol Rupiah sudah `clean and clear` sekali lagi saya katakan sudah `clean and clear," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/01/2018).
"Itu lahan BUMD bagian dari kerja sama yang belum terealisasi, dan belum masuk dalam temuan WTP," kata Wagub.
Ada sisa 1,4 hektare yang belum dikerjasamakan, yang dikerjasamakan dengan pengembang lain itu terkendala pembangunannya dan sudah banyak warga masyarakat yang pernah memesan dan mencicil, katanya.
Hal tersebut disampaikan sandiaga terkait adanya keluhan warga di media sosial mengatasnamakan Luki Febriyanti yang minta kejelasan atas cicilan rumah yang telah dibayarnya sejak 2015 di Pondok Kelapa Village yang mangkrak berdekatan dengan hunian yang peletakan batu pertama DP nol Rupiah.
Rumah dengan DP nol Rupiah adalah salah satu janji dalam kampanye Anies - Sandi kemarin adalah akan mewujudkan perumahan yang terjangkau oleh warga dan pada tanggal 18 Januari 2018. Pemda mewujudkan janji itu dengan melakukan?peletakan batu pertama?hari Seninyang dibangun adalah sebuah rumah susun yang statusnya adalah akan menjadi status milik warga.
Hunian tersebut ada 20 lantai dengan 703 unit, 513 unit untuk tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Rumah-rumah ini nantinya akan diberikan kepada warga yang berpenghasilan di bawah Rp7 juta/bulan. Harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah Rp320 juta, untuk tipe 21 harganya Rp185 juta.
Gubernur Anies Baswedan menyampaikan pembangunan rumah dengan DP 0 Rupiah ini bukan yang terakhir, tapi yang pertama. Setelah itu, di tempat lain, ada banyak masukan sebagai usulan untuk dijadikan sebagai program DP 0 Rupiah.(ant)