Senin, 15 Januari 2018 11:53 WIB

Purnawirawan Jangan Libatkan TNI dalam Berpolitik

Editor : Yusuf Ibrahim
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono (tengah). (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono mengingatkan kepada purnawirawan TNI AD yang maju dalam konstelasi politik di Pilkada 2018 agar tidak menarik-narik dan melibatkan personil TNI terhadap berbagai akses yang dapat mengarah pada politik praktis.

"Para purnawirawan agar benar-benar tulus dan ikhlas untuk tidak menarik-narik lagi dan melibatkan personil TNI AD terhadap berbagai akses yang dapat mengarah pada politik praktis, serta agar Netralitas TNI AD tetap terjaga," kata Kasad dalam amanatnya saat memimpin Sertijab 9 Pati TNI AD dan satu Pamen TNI AD, di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (15/01/2018). 

Menurut Mulyono, dalam Pilkada 2018 ini terdapat beberapa purnawirawan TNI AD yang turut berkompetisi, salah satunya mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dan telah memicu reaksi masyarakat serta berbagai pihak yang memiliki kekhawatiran akan terganggunya netralitas TNI. 

"Saya tegaskan bahwa yang turut dalam kontestasi Pilkada 2018 adalah para purnawirawan yang telah mengakhiri masa dinasnya. Sebagai Warga Negara Indonesia, tentunya mereka juga memiliki hak politik untuk turut dalam kontestasi politik yang ada. Jadi, tidak benar bahwa Pilkada ini adalah wujud kembalinya TNI untuk berpolitik praktis," papar Jenderal bintang empat ini. 

Mantan Pangkostrad ini mengingatkan bahwa pada tahun 2018 yang dikenal sebagai tahun politik ini, akan dilaksanakan Pilkada Serentak di 171 Daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, sehingga merupakan momentum strategis yang kembali akan menguji persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sempat menghadapi goncangan seiring dengan Pilkada 2017 yang lalu.

Namun, sejak Reformasi TNI digulirkan pada tahun 1998, TNI telah bertekad untuk tidak lagi berperan di ranah politik praktis, diantaranya melalui penghapusan peran Dwi Fungsi ABRI, penarikan TNI dari legislatif pada tahun 2004 serta reorganisasi dan reaktualisasi peran TNI.

Mulyono menyebutkan, netralitas TNI telah teruji dengan tidak adanya keinginan TNI untuk berpolitik praktis dan selalu menjadi penekanan bagi seluruh prajurit TNI dari tingkat atas sampai dengan bawah. 

"Netralitas TNI telah menjadi jiwa, nafas dan sikap yang ditunjukkan oleh seluruh prajurit TNI AD dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, netralitas bagi TNI AD telah final dan tidak perlu diperdebatkan ataupun diragukan kembali," tegasnya.(ant)


0 Komentar