Kamis, 04 Januari 2018 18:17 WIB
Mesir: Peraturan Hukum Israel Yang Baru Bertentangan dengan Hukum Internasional Tentang Yerusalem
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir Ahmed Abu Zeid
Kairo, Tigapilarnews.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mesir Ahmed Abu Zaid pada hari Rabu menggambarkan undang-undang "bersatu Yerusalem" yang baru - yang akan membuat lebih sulit untuk mengubah status atau batasan Yerusalem - sebagai pelanggaran legitimasi internasional di Yerusalem.
Senin malam, Knesset (parlemen Israel) menyetujui sebuah RUU yang membuat perlu mendapat persetujuan 80 dari 120 anggota majelis, dan bukan hal yang mudah untuk mengubah status resmi atau batas kota Yerusalem.
Langkah tersebut dilakukan kurang dari satu bulan setelah Presiden A.S. Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, yang menimbulkan kecaman luas dari seluruh dunia Arab dan Muslim.
"Pemungutan suara bertentangan dengan hukum dan legitimasi internasional, yang mengakui bahwa Yerusalem berada di bawah pendudukan Palestina dan status kota saat ini tidak dapat diubah," Zaid mengatakan kepada kantor berita resmi MENA.
Dia menyuarakan bahwa keputusan Israel merupakan hambatan bagi proses perdamaian Timur Tengah dan solusi yang adil dari isu Palestina.
Juru bicara Otoritas Palestina Nabil Abu Rudeineh juga menentang undang-undang tersebut yang mengatakan bahwa "undang-undang tersebut mewakili sebuah deklarasi perang terhadap rakyat Palestina dan identitas politik dan agama Yerusalem," dan ini adalah "akhir dari proses perdamaian."
Login with Facebook