Rabu, 27 Desember 2017 00:48 WIB
Palestina Membungkam Rencana Israel Untuk Membangun Pemukiman Baru di Yerusalem Timur
Menteri konstruksi Israel mengumumkan rencana pembangunan 300.000 unit pemukiman di Yerusalem Timur yang diduduki
Yerusalem, Tigapilarnews.com - Kementerian luar negeri Palestina telah mengecam rencana pembangunan permukiman Israel yang baru, yang mencakup pembangunan 300.000 unit rumah di Yerusalem Timur yang diduduki.
Dalam sebuah pernyataan di halaman Facebook-nya, kementerian tersebut pada hari minggu menahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang bertanggung jawab atas "keangkuhan Israel" yang telah mendukung aneksasi Yerusalem Timur.
"Kementerian tersebut menegaskan bahwa arogansi kolonial Israel ini tidak akan terjadi tanpa keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel," demikian pernyataan tersebut.
"Pemerintahan Trump harus menanggung tanggung jawab atas kejahatan baru Israel, yang diberikan pada rakyat kita."ujarnya.
Kementerian tersebut mendesak Mahkamah Internasional dan Pengadilan Pidana Internasional untuk menghadapi langkah tersebut.
Menurut media Israel, Menteri Perumahan dan Pembangunan negara tersebut Yoav Galant mengumumkan peluncuran sebuah kampanye untuk mempromosikan pembangunan dan permukiman baru di daerah tersebut.
Channel 10 Israel mengatakan bahwa pembangunan yang direncanakan adalah bagian dari apa yang disebut "RUU Yerusalem Raya", yang bertujuan untuk mencaplok permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki sampai batas-batas yang ditentukan Israel dari kota Yerusalem.
RUU itu dipilih pada bulan Oktober oleh sebuah menteri sebelum pergi ke Knesset untuk mendapatkan persetujuan, namun pemungutan suara tersebut ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Jika disahkan, RUU tersebut akan mencabut batas kota Yerusalem, tiga kota mega besar pemukiman Maale Adumim, Givat Zeev dan Gush Etzion, yang bersama-sama menampung sekitar 140.000 orang Israel.
Ini akan menambahkan orang-orang Israel yang tinggal di sana ke penduduk Yerusalem, sehingga memungkinkan mereka untuk memilih dalam pemilihan lokal.
Untuk memastikan mayoritas Yahudi di kota tersebut, undang-undang tersebut juga akan menciptakan "kotamadya independen" untuk orang-orang Israel.
"Lingkungan ini adalah rumah bagi lebih dari 100.000 orang yang menderita kekurangan layanan dan infrastruktur dasar".
Ucapan Galant datang tiga minggu setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengatakan bahwa pemerintahannya akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke kota suci tersebut.
Pernyataan Trump memicu kecaman internasional dan demonstrasi yang meluas di seluruh dunia.
Pekan lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa langkah Trump "batal demi hukum".
Demonstrasi di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur telah dipenuhi dengan penggunaan kekuatan oleh pasukan Israel. Di Jalur Gaza, Israel melancarkan beberapa serangan udara.
Sejak pengumuman Trump, setidaknya 15 orang telah terbunuh di wilayah Palestina yang diduduki, lebih dari 2.900 orang terluka dan lebih dari 500 orang dipenjara.
Status Yerusalem;
Status Yerusalem sangat sensitif dan merupakan salah satu poin utama dalam upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Para pemimpin Palestina ingin menduduki Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan, sementara Israel mengatakan bahwa kota tersebut tidak dapat dibagi.
Israel menduduki Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan kemudian secara efektif mencaploknya, melanggar hukum internasional.
Dinding pemisah, yang mulai dibangun Israel pada tahun 2002, melalui wilayah Tepi Barat yang diduduki, membagi desa-desa, mengelilingi kota-kota.
Saat ini, 86 persen Yerusalem Timur berada di bawah kendali langsung penguasa Israel dan pemukim Yahudi.
Sekitar 200.000 pemukim tinggal di permukiman yang sebagian besar dibangun baik seluruhnya atau sebagian atas milik pribadi Palestina.
Dari jumlah tersebut, 2.000 pemukim tinggal di tengah lingkungan Palestina di bawah perlindungan tentara.
Berdasarkan undang-undang di Tepi Barat, sebuah negara hanya diperbolehkan untuk mengambil alih tanah pribadi untuk kebutuhan masyarakat Palestina.
Namun, Israel menggunakan undang-undang ini untuk menyita tanah pribadi untuk membangun jalan pemukiman Yahudi-satunya, menghubungkan mereka satu sama lain dan ke Israel. Dengan cara ini, 12 permukiman dibangun di Yerusalem Timur di properti Palestina yang dideklarasikan untuk "kebutuhan publik".
Pada bulan Oktober, administrasi sipil Israel menyetujui untuk pertama kalinya dalam 15 tahun pembangunan 31 unit permukiman di kota Hebron yang diduduki Palestina.
Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah yang diduduki dan menganggap kegiatan pembangunan permukiman di sana ilegal.
Login with Facebook