Selasa, 05 Desember 2017 07:42 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pengamat Militer dan Intelijen Susanintyas Nefo Kertopati mengungkapkan, rencana pergantian Panglima TNI secara administrasi tentunya akan diikuti dengan perubahan kebijakan terkait strategi dan operasional TNI ke depan.
Sebab, kebijakan Panglima TNI yang baru dipercaya akan mengemban amanat dari Presiden RI untuk diimplementasikan pada semua tingkatan struktur organisasi TNI.
Kebijakan tersebut akan dirumuskan oleh pejabat TNI yang berwenang sesuai struktur komando di organisasi TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Selain perubahan kebijakan yang bersifat internal tentunya juga perubahan yang bersifat eksternal, seperti kebijakan TNI di ASEAN pada tataran regional dan juga pada tataran global nantinya.
Apalagi, kebijakan TNI yang bersifat eksternal juga terkait dengan hubungan kelembagaan dengan birokrasi pemerintah, MPR/DPR, dan seluruh elemen Bangsa Indonesia. Perubahan seluruh kebijakan tersebut tidak mudah dan menuntut pejabat TNI yang handal.
"Kita semua mendukung Panglima TNI dalam menentukan siapa saja pejabat TNI yang handal tersebut. Oleh karenanya sangat penting bahwa mutasi pejabat TNI yang baru harus ditujukan untuk mendukung Panglima TNI yang baru," kata Susaningtyas melalui pesan singkat, Selasa (5/12/2017).
Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mutasi pejabat TNI yang baru adalah loyalitas.
Mutasi pejabat TNI tentu membawa rangkaian yang cukup panjang dalam mata rantai regenerasi Perwira Tinggi TNI hingga Perwira Menengah dan Perwira Pertama TNI.
Jika dicermati, maka faktor loyalitas tersebut sangat mempengaruhi mata rantai regenerasi tersebut. Faktor loyalitas inilah yang harus dijaga bersama agar TNI tidak terpecah. Mutasi Pejabat TNI yang tidak selaras dengan kapasitas dan loyalitas tinggi kepada Panglima TNI yang baru dikhawatirkan dapat memecah soliditas TNI.
"Kita semua paham agar Jenderal Gatot bersikap bijak dan lapang dada untuk bisa menerima siapa saja pejabat TNI yang akan ditunjuk oleh Panglima TNI yang baru. Tradisi dan etika TNI yang baik ini perlu diteruskan kepada generasi muda TNI," tegas wanita akrab disapa Nuning ini.
Dengan demikian diharapkan DPR dapat segera bekerja menjawab surat Presiden Jokowi agar proses pergantian Panglima TNI dapat berjalan dengan lancar. Keputusan untuk pergantian Panglima TNI jangan dibiarkan terlalu lama karena implikasinya kepada pejabat TNI lainnya.
"Sebaiknya Panglima TNI tidak membuat keputusan strategis apapun lagi, sehubungan dengan sudah adanya usulan Calon Panglima TNI yang baru," tandas Nuning yang juga dosen di Universitas Pertahanan (UNHAN) ini