Kamis, 19 Oktober 2017 18:44 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan semua proyek infrastruktur yang digagas dan dikerjakan dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tetap berjalan sesuai rencana.
"Hampir tak ada proyek Pak Jokowi yang tidak jalan karena kita hitung dengan cermat," katanya dalam Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2017 di Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Ada sejumlah pembangunan infrastruktur yang saat ini menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi, di antaranya Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, juga kereta Jakarta-Surabaya.
Mantan Menko Polhukam itu menuturkan, pemerintah juga terus mendorong percepatan proyek infrastruktur, termasuk dengan mengundang investor untuk bisa membantu pendanaan.
Salah satu pihak yang diundang adalah Bank Pembangunan China (CDB) yang menurut Luhut potensial untuk membiayai sejumlah proyek yang tengah berjalan.
"CDB itu memang kami kontak terus. Mereka lihat proyek mana yang menarik buat mereka, yang penting return (pengembalian investasi) bagus. Saya lihat LRT bisa, mungkin juga Kertajati dan mungkin waste to energy," katanya.
Luhut sebelumnya mengaku ingin agar capaian pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa mencapai 90 persen pada 2019 atau hingga pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berakhir.
"Saya kira dua tahun ke depan ini, kalau pikiran saya, kita ingin melihat apa yang dicapai dalam infrastruktur ini bisa mencapai mungkin sampai 90 persen. Kalau bisa kita capai 80-90 persen dari target, kalau lebih ya alhamdulillah. Itu saya kira sudah pencapaian luar biasa," katanya dalam jumpa pers tiga tahun Kabinet Kerja di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10).
Selain harapan akan rampungnya pembangunan infrastruktur, mantan Menko Polhukam itu juga menilai program dana desa yang digulirkan pemerintah mulai memberikan kontribusi positif.
"Nah kalau infastruktur jalan, dan desa jalan, ini akan bisa mengurangi disparitas, mengurangi rasio gini," ujarnya.
Menurut Luhut, saat ini disparitas harga antara wilayah timur dan barat sudah mulai menampakkan hasil. Rata-rata penurunan harga di wilayah timur mencapai sekitar 14 persen hingga 20 persen untuk komoditas berbeda.
"Nanti semakin banyak kita bikin basis logistik, pengaturan semakin baik, saya pikir disparitas akan terus menurun. Tapi kami tak mau hanya BUMN pemainnya, kami mau ada pemain lain supaya swasta bisa berkembang juga," katanya.(ist)