Senin, 31 Juli 2017 10:31 WIB
Dana Haji untuk Infrastruktur, Pemerintah Lagi Panik
Yusril saat menghadiri Silaturahmi Nasional Anggota DPRD, Ketua DPW dan Pengurus Pusat Partai Bulan Bintang di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. (Foto: Evi Ariska)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Yusril Ihza Mahendra menilai wacana penggunaan dana haji untuk program infrastruktur merupakan bentuk ‘kepanikan’ pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kata dia, pemerintah tengah kebingungan mencari pinjaman dari mana lagi untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
“Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan,” kata Yusril dalam keterangan pers Senin (31/7/2017).
Dia menyarankan, jika pemerintah mau menggunakan dana haji sebaiknya diperuntukkan bagi pihak yang menabung. Sebab, dana haji yang kini disimpan adalah dana umat Islam.
“Dana yang kini jumlahnya melebihi Rp80 triliun itu seyogyanya di samping untuk membiayai perjalanan haji, dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan,” saran dia.
Lebih lanjut kata Yusril, pemerintah harus secara jelas menerangkan dalam bentuk apa penggunaan dana haji nantinya. Supaya tidak timbul stigma negatif dari publik. Namun di sisi lain, Yusril menegaskan bahwa ia menolak rencana penggunaan dana haji untuk infrastruktur.
“Sebagai partai berasas Islam, PBB tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak, apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana itu,” pungkas Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini.
Seperti diketahui, wacana penggunaan dana haji untuk infrastruktur disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan akan mengkaji agar dana haji bisa diinvestasikan agar uangnya berputar.
Login with Facebook