Selasa, 30 Mei 2017 15:25 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menanggapi intruksi Presiden RI Joko Widodo bahwa seorang kepala daerah wajib menekan harga bahan pokok.
Djarot menuturkan, hal itu sudah dilakukan sejak awal dan juga meluruskan maksud dari Presiden Jokowi adalah menstabilkan harga bukannya menekan harga.
"Karena Pemprov DKI kan anggota pengendali inflasi daerah DPID yah. Jadi kita lakukan bukan operasi pasar, tapi kita punya BUMD. Sehingga harga bahan pokok di Jakarta yang sekarang kita pantau relatif stabil terutama kayak beras, gula, terigu, daging dan lain-lain," ujar Djarot di Balaikota DKI, Selasa (30/5/2017).
Djarot menjelaskan, saat ini Pemprov DKI juga sudah mempunyai suatu sistem mekanisme untuk melindungi mereka-mereka yang miskin melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kartu tersebut juga dapat digunakan untuk membeli bahan pokok dan selalu digelar program untuk penjualan atas dasar KJP tersebut di RPTRA.
Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak nakal, Pemprov DKI mempunyai Food Station guna mengatasi adanya tengkulak-tengkulak yang merajalela.
"Food station juga sekarang berubah, kalau dulu hanya sekedar (maaf) sebagian besar hanya untuk nyewa-nyewain gudang, kalau sekarang sudah melakukan pembelian dan kerja sama dengan Bulog untuk menstabilkan harga beras dan lainnya," ungkapnya.
"Jakarta kan bukan daerah produsen tapi distribusi, maka kita kerja sama dengan pemerintah daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat serta Lampung, dan daging dengan NTT. Ini yang kita lakukan selama ini," pungkas Djarot.