Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Pemilu, DPD Ibarat Pegawai Pos

JAKARTA,Tigapilarnews.com - Anggota DPD Dapil Sulawesi Barat, Muhammad Asri Anas meluapkan kekecewaannya atas upaya pelemahan kewenangan DPD melalui pembahasan RUU Pemilu.

Ia mengatakan, RUU Pemilu dibahas oleh pansus di DPR bahkan tidak melibatkan DPD dalam pembahasannya, DPD hanya dilibatkan pada awal usulan saat dijabarkannya DIM (Daftar Inventarisasi Masalah).

"Ya kalau diibaratkan, posisi DPD dalam pembahasan RUU Pemilu ini hanya pegawai pos yang membawa surat di depan pintu, kemudian kit tidak tahu apakah surat itu dibaca atau tidak kira-kira gitu," ungkap Anas dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Bahkan, dikeluhkan Anas selama delapan tahun menjabat sebagai anggota MPR, anggota DPR periode sekarang semakin jauh dari semangat menata parlemen termasuk penguatan DPD.

"Indikatornya jelas misalnya rekomendasi MPR nomor 1 tahun 2014 jelas 7 poin itu, salah satunya penguatan DPD jelas, sekarang kan institusi DPD coba dihadirkan sebagai subkoordinat parpol," pungkasnya.

Sekedar informasi, sejumlah pengamat menilai usulan pengurangan jumlah anggota DPD dan pencalonan melalui seleksi pansel dalam RUU Pemilu berpotensi semakin leemahnya peran DPD.

• # RUU Pemilu
• # DPD
• # Senator Sulawesi Barat
• # Muhammad Asri Anas
• # Tukang Pos

BERITA TERKAIT

Polri Diimbau Jaga Kepercayaan Publik dan Jangan Kendor

KPK: Laporan Dugaan Korupsi Terbanyak Berasal dari DKI

Ketua DPD Dorong Vaksin Nusantara Tak Hanya Digunakan di Nasional Tapi Selamatkan Dunia

Jokowi Diminta Pecat Moeldoko Sebagai KSP