Selasa, 28 Maret 2017 09:06 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Jajang Atmaja (33), buruh serabutan yang menempati salah satu Unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Muara Baru, Lantai 1 Blok A, Penjaringan, Jakarta Utara, mengaku sudah tak kuat untuk membayar uang sewa.
Menurutnya, biaya uang sewa rusunnya Rp 234 ribu per bulan tersebut tidak sebanding dari hasil jerih payahnya yang terkadang hanya memperoleh Rp200 ribu per minggu.
"Ini saja, sekarang tidak punya uang. Buat bayar soal uang sewa rusunawa, kadang saya nyari hutangan. Kalau bisa, gratis saja. Jadi tidak perlu ada biaya uang sewa segala. Apalagi anak saya ada tiga, belum lagi urusan dapur buat istri serta anak-anak saya," kata Jajang, Selasa (28/3/2017).
Jajang mengaku, hanya bisa pasrah dan mencoba cari alasan terbaik apabila petugas pengelola menagih terkait uang sewanya yang menunggak. Jajang mengatakan, jika utang-utangnya kini tak mampu dibayarnya lagi.
"Saat ini saya sudah kebingungan karena pekerjaan seperti saya ini kadang ada, kadang tidak. Ini sudah dua bulan ini tak kerja. Tiga anak saya sudah putus sekolah. Pemerintah jika bisa, kasih saya pekerjaan atau bebaskan dari uang sewa," kata Jajang.
Sementara itu, Wanda (31), ibu rumah tangga dan suaminya, Sunaryo (38), pemulung barang bekas juga berpendapat sama. Ia tinggal di salah satu Unit Rusunawa Muara Baru di Lantai V Blok A, serta biaya uang sewa senilai Rp 159 ribu, dinilai terlalu memberatkannya.
"Semua di sini warganya susah. Yah, kita semua kan warga relokasi di Waduk Pluit dan Kali Gendong, ada juga yang dari Wilayah Kampung Luar Batang, jangan kira uang Rp100 ribu diraih susah. Saya nunggak dua bulan bayarin uang sewanya itu dengan cara hutang sana-sini," paparnya di lantai dasar Rusunawa Muara Baru.
Ibu dua anak ini hanya berharap apabila setiap unit di Rusunawa Muara Baru ini bebas dari uang sewa. Menurutnya, kehidupannya bisa jadi menjadi menjamin dan semoga dapat menyekolahkan dua anaknya.
"Mau buat makan saja susah, apalagi sekolahin anak-anak. Pemulunng pendapatannya hanya Rp200 perbulan. Itu juga belum cukup buat sehari-hari," kata Winda.
Sebelumnya diberitakan, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengatakan Pemprov DKI akan menghapus tunggakan sewa di sejumlah rusunawa sebesar Rp1,3 miliar.
Soni- sapaan Sumarsono- mengatakan langkah ini dilakukan lantaran banyaknya unit rusun yang sudah tidak berpenghuni.
"Posisinya ini saya luruskan, sebenarnya ini bukan sebagaimana orang bayar iuran membeli apatemen. Sebenernya ini IPL (iuran pengelolaan lingkungan)," jelas Soni di Balaikota DKI Jakarta, Senin (27/3/2017).
Soni menjelaskan, IPL tersebut bukanlah uang sewa rusun melainkan iuran untuk perawatan lingkungan di rusun. Adapun tunggakan sebesar Rp1,3 miliar itu tak lain dari uang gotong royong untuk menjaga rusunawa.(exe/ist)