Selasa, 21 Maret 2017 16:47 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemani wakilnya Sandiaga Uno ke gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, guna melaporkan dan melengkapi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Keduanya tiba di gedung KPK dengan mengenakan kemeja putih khas pasangan calon tersebut. Setelah beberapa saat melayani awak media untuk sesi foto, Anies dan Sandi langsung masuk ke dalam gedung KPK.
“Kami datang ke KPK untuk melaporkan LHKPN baru dari bang Sandi, saya tidak. Bang Sandi yang melaporkan baru,“ ujar Anies usai menemani Sandiaga, Selasa (21/3/2017).
Anies mengatakan, sebagai warga negara ia ingin agar tata kelola pemerintahan lebih baik. Maka dari itu dirinya dan Sandi akan memulai tradisi pelaporan ini jauh lebih awal agar transparansi pun terbangun.
“Kita sebagai warga negara dan calon gubernur dan wakil gubernur, ingin agar tata kelola pemerintahan lebih baik,” katanya.
Jika tradisi pelaporan ini diteruskan, maka semangat anti korupsi itu juga akan terjaga. "Semangat kita adalah semangat untuk bebas dari korupsi, bebas dari segala macam potensi masalah dan kami justru ingin memulai tradisi ini,” jelas Anies.
Tradisi yang dijaga oleh Anies-Sandi itu terbukti dengan hasil pemeriksaan beberapa lembaga keuangan, yang menyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP). "Kami memilih melaporkan lebih awal saat kampanye, daripada saat nanti sudah dilantik," ungkapnya.
Sementara itu, Sandiaga menyampaikan, pelaporan LHKPN ini sudah lama dijadwalkannya. Pelaporan ini atas saran mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto.
"(Tim) menyampaikan bahwa alangkah baiknya kalau Sandi memperbaharui laporan harta kekayaan calon pejabat negara dan memberikan informasi tersebut kepada KPK," jelas Sandiaga.
Selain itu, tim Anies-Sandi sudah menyiapkan pelaporan harta kekayaan, karena ingin berkomitmen untuk transparan pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Saya mungkin paling banyak disorot. Karena saya punya ya tentunya laporan yang melebihi dari calon-calon lain. Kita harus junjung tinggi transparansi," pungkas Sandi.