Kamis, 16 Maret 2017 17:35 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pemerintah didesak untuk melakukan pergantian terhadap seluruh Direksi Bank BTN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan dilakukan pada Jumat (17/3/2017).
Pernyataan tersebut dilontarkan ketua Pusat Study Kajian Perbankan ( PSKP) BUMN, Lubis Pandapotan. Dia menilai banyak pengelolaan BTN yang dijalankan oleh Direksi BTN yang dipimpin oleh Maryono sebenarnya tidak seindah dari kenyataannya dan memiliki permasalahan.
Salah satu kasus terbaru menurut Lubis adalah kasus Koperasi simpan pinjam Pandawa ,banyak nasabah KSP Pandawa mengunakan dana yang berasal dari pinjaman BTN
"Karena banyak anggota dan pengurus KSP Pandawa sendiri Bekas karyawan bank BTN dan Karyawan BTN yang masih aktif," kata Lubis dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/3/2017).
Dia mengaku modus yang dilakukan untuk membobol BTN yaitu dengan mengajukan kredit perbaikan rumah ,kredit pemilikan rumah bekas kepada masyarakat yang menjadi nasabah BTN.
Setelah dana cair nasabah diminta investasikan di KSP Pandawa dengan iming bunga yang besar dan cicilan hutang pada BTN akan dibayarkan oleh KSP Pandawa .
"Tetapi akhirnya ketika dana KSP Pandawa dibobol dan dibawah lari , maka semua kredit yang dikucurkan bank BTN akan macet," ungkapnya.
Dia menjelaskan Kasus KSP Pandawa mirip yang terjadi di PT Pos Indonesia yang menimpa karyawan PT Pos Indonesia dengan memimjam mengunkan Kredit Tanpa Anggunan ( KTA) dibeberapa bank kemudian di minta di investasikan di koperasi simpan pinjam dan dana nya lenyap ,kemudian ribuan karyawan Posindo terlilit hutang ratusan miliar di Bank pemberi KTA
."Belum lagi dengan banyak pembobolan dana nasabah bank BTN oleh karyawan BTN ini makin menunjukan ketidakberesan manajemen Bank BTN," ujarnya.
Karena itu, BTN yang sudah menjadi perusahaan publik harus diselamatkan dengan mencopot semua jajaran Direksi Bank BTN pada RUPS 17 maret 2017.
"Jangan sampai BTN akan merugi terus," paparnya.