Sabtu, 25 Februari 2017 17:14 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal menilai pertemuan antara Menteri Kesehatan dan pimpinan KPK merupakan langkah baik untuk mengantisipasi kebocoran anggaran jaminan kesehatan nasional melalui Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Saya sebagai anggota DPR RI mendukung langkah antisipasi ini," kata Muhammad Iqbal melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/2/2017).
Menurut Iqbal, kebocoran anggaran JKN (jaminan kesehatan nasional) bisa saja terjadi sepertI adanya peserta fiktif, klaim biaya pengobatan fiktif, klaim biaya rawat inap fiktif, dan sebagainya.
Informasi yang diperoleh Iqbal, bahwa tindak lanjut dari pertemuan antara Menteri Kesehatan dan pimpinan KPK tersebut akan dibentuk satuan tugas (Satgas) Pencegahan Fraud.
"Jika rencana tersebut terlaksana, saya kira hal ini merupakan langkah bagus untuk mengantisipasi terjadinya fraud," katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, yang terpenting dari kemungkinan bocornya dana JKN ini adalah pengawasan rutin dan intensif terhadap program JKN, termasuk penggunaan anggarannya.
Menurut dia, meskipun program JKN ini sistemnya bagus, tapi jika minim pengawasan maka kemungkinan praktik-praktik kecurangan dapat terjadi.
"Sistem yang baik serta pengawasan yang intensif terhadap program JKN merupakan dua hal yang harus dilakukan Pemerintah, agar JKN dapat terlaksana dengan baik, sesuai harapan masayarakat," katanya.
Pelayanan JKN melalui BPJS Kesehatan, sampai saat ini ditemukan keluhan-keluhan, baik keluhan masyarakat atas klaim biaya rawat inap di rumah sakit maupun pelayanan di rumah sakit.
sumber: antara